Kejari Bojonegoro Ajak AKD Kelola Keuangan Desa dengan Baik

Sosialisasi pada peringatan Hakodia tahun 2023, bertempat di aula pertemuan kantor kejari Bojonegoro.

Bojonegoro,Bhirawa.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mengajak para perwakilan kepala desa melalui Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro untuk kelola keuangan desa dan Pemerintahan dengan baik.

Hal itu, disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Muji Martopo saat acara sosialisasi dan pembinaan bagi AKD (Asosiasi Kepala Desa) se- Kabupaten Bojonegoro dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2023, bertempat di aula pertemuan kantor kejari setempat, kemarin (7/12).

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung, Kajari, Muji Martopo, bersama Kasi Pidsus, Aditia Sulaeman, Kasi Intel, Reza Aditya, Ketua beserta pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Se- wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Muji Murtopo menjelaskan bahwa, tujuan mengundang para Kepala Desa melalui perwakilan di AKD ini adalah untuk berdialog sekaligus berdiskusi terkait dengan persoalan dan kesulitan yang dialami oleh rekan-rekan Kepala Desa. Kegiatan ini sebagai langkah terhadap pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar.

Kejaksaan Negeri Bojonegoro tetap berupaya melakukan upaya pencegahan, jangan sampai terjadi lagi Kepala Desa di Bojonegoro yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

” Mudah-mudahan ke depan kita bisa menekan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan Desa, ” ujarnya.

Kajari juga berharap teman-teman media yang hadir ini, bisa membantu untuk mengingatkan, dengan pertimbangan cakupan kita hampir 419 desa yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, sehingga nanti melalui Asosiasi Kepala Desa (AKD) kecamatan dapat saling berkoordinasi.

” Dan apabila program pencegahan korupsi yang kita lakukan ini sudah jalan, maka beban Pemkab akan berkurang, sehingga dapat memberikan hal-hal yang belum ter-cover,” ungkapnya.

Dengan perkara-perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bojonegoro ataupun sudah naik di persidangan ini, diharapkan tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa.

Kita tidak juga akan melepaskan penindakan, yang terpenting sudah kita ingatkan, tetapi jika tidak direspon, upaya terakhir adalah penindakan, karena ini juga penting, jika tidak ada penindakan, tidak akan ada efek jera.

” Mudah-mudahan kegiatan dalam upaya pencegahan ini membawa hasil,” katanya.

Sementara itu, Ketua AKD Kabupaten Bojonegoro, Sudawam menuturkan, apa yang telah dilakukan kejaksaan negeri ini sebuah keberkahan dan terobosan yang sangat bagus, sehingga dapat terjalin sinergitas.

“Melalui program ini, akan terjalin sinergitas antara pemerintah desa dengan kejaksaan negeri Bojonegoro dalam hal pembinaan khususnya terhadap kami pemerintah desa,” ucapnya.

“Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan serta menjalankan tupoksi dalam pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan regulasi aturan yang bener,” imbuhya.

Diharapkan, 419 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro kedepannya lebih baik, dalam pengelolaan keuangan desa sehingga tercipta suasana pemerintahan desa yang profesional.

“Apa yang kami rasakan saat ini merupakan awal gebrakan dari kejaksaan negeri Bojonegoro, dalam memberikan pengayoman terhadap desa-desa. Kami diberi arahan, di bimbing untuk menciptakan suasana desa yang lebih kondusif lebih benar dalam pengolahan keuangan desa,” pungkasnya. [bas.gat]

Tags: