Kejari Kepanjen Malang Bantah Tuntut Pelajar Seumur Hidup

PN Kepanjen, Kab Malang saat menggelar sidang kedua secara tertutup dalam kasus pembunuhan begal yang dilakukan pelajar SMA.

Kabupaten Malang, Bhirawa
Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidsus) Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang Sobrani Binzar membantah telah menuntut ZA (17) pelajar SMA Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang karena dituduh membunuh begal yang mau merampas motor dan melukai kekasihnya.
Kepada wartawan Sobrani memastikan tidak ada dakwaan seumur hidup kepada ZA saat sidang pertama di PN Kepanjen. “Karena ZA yang kini masih duduk dibangku SMA itu masih berstatus pelajar. Sehingga pihaknya memproses hukum dalam sistem peradilan anak,” ujarnya, Senin (20/1).
Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, lanjut dia, maka hukumannya setengah dari ancaman hukuman usia orang dewasa. Sedangkan dalam sistem peradilan yang tengah berjalan saat ini, UU turut mengatur bagaimana negara memberikan perlindungan pada anak. Selan itu, dalam sistem peradilan anak, juga diatur jika tidak boleh menyebutkan terdakwa, tapi harus disebut anak dan untuk proses peradilannya tertutup, sehingga identitas secara keseluruhan tidak boleh dipublikasikan.
Sedangkan, lanjut Sobrani,terkait pasal berlapis dalam surat dakwaan itu, hal tersebut mengacu pada berita acara. Seperti pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, subsider pasal 338 tentang Pembunuhan, pasal 351 ayat 3 tentang Penganiayaan, yang menyebabkan orang meninggal dunia, dan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Membawa Senjata Tajam. Namun, bukan berarti penuntut akan membuktikan seluruh pasal seperti dalam surat dakwaan itu.
“Apa yang dinamakan pasal berlapis bukan semuanya dibuktikan, tapi pasal 340 dibuktikan, begitu juga pada pasal 338, tidak secara komulatif. Tapi yang dibuktikan salah satu dari pasal tersebut karena sifatnya subsider,” jelasnya.
Menurutnya, jika pada pasal 340 KUHP tidak terbukti, maka akan dibuktikan pada pasal 338, jika tidak terbukti maka pada pasal 351 yang akan bisa membuktikan. Sehingga informasi yang beredar dibeberapa media, bahwa ZA dituntut hukuman seumur hidup, hal itu tidak mungkin karena Jaksa menggunakan UU sistem peradilan anak yang sudah disebutkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012.
Dalam kesempatan itu, Sobrani menambahkan, jika pada Senin (20/1), telah kembali digelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dalam sidang sebelumnya, esepsi dari kuasa hukum anak ZL ditolak hingga proses persidangan harus dilanjutkan. “Sedangkan dalam sidang kedua ini, JPU telah memanggil lima saksi, termasuk pacar ZA, serta dari Polisi, rekan korban atau pelaku begal, dan juga saksi ahli,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kasus pembunuhan begal yang diduga dilakukan ZA menjadi perhatian khusus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Profesor Hariyono karena tuntutan Jaksa itu dianggap tidak melihat konteks kriminal yang lebih luas. Sebab, membunuh pelaku begal, pertama dia membela diri karena jiwanya terancam, dan kedua di membela teman wanitanya yang akan diperkosa oleh para begal tersebut.
Dengan adanya tuntutan JPU itu, maka tidak hanya Plt Kepala BPIP saja yang mempersoalkan, tapi juga masyarakat dan berbagai lembaga organisasi masyarakat (ormas). [cyn]

Tags: