Kejari Kota Madiun Canangkan Zona Integritas

Kejaksaan Negeri Kota Madiun melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Tampak Kajari Kota Madiun, Bambang Panca Wahyudi Hariadi melakukan penataan terhadap stafnya, Senin (1/2). [sudarno]

Kota Madiun, Bhirawa
Reformasi Birokrasi terus digaungkan oleh pemerintah maupun instansi vertikal lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun, pada Senin (1/2), mereka melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien.
Hal itu diwujudkan dengan cara, pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM). Bertempat di halaman kantor Kejari Kota Madiun, seluruh jajaran instansi tersebut menunjukkan komitmennya dengan menandatangani pakta integritas.
“Ini merupakan lanjutan pencanangan yang dilakukan Kejari tahun 2018 lalu. Dari segi pelayanan kita optimal, namun sarpras saat ini belum terpenuhi. Makannya kita wujudkan saat ini,”kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Bambang Panca Wahyudi Hariadi.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, untuk menuju WBK dan WBBM, terdapat enam area perubahan yang harus dilakukan. Yakni, pertama terkait manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah sistematis dan konsistensi mekanisme kerja. Kedua penguatan ketatalaksanaan. Ketiga peningkatan manajemen SDM.
“Keempat penguatan akuntabilitas kinerja, lima penguatan pengawasan, dan terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan terhadap masyarakat,” jelasnya.
Bambang berharap, melalui pencanangan zona integritas ini, instansi yang dipimpinnya mampu melayani masyarakat secara optimal dan bekerja dengan cepat, tepat, dan jujur. Dalam kesempatan yang sama, juga diberikan penyematan slempang dan pin terhadap agen perubahan tugas memberi contoh kepada pegawai lain dalam bekerja. [dar]

Tags: