Kadispoleribdag Gresik Malahatul Fardah usai diperiksa di kantor kejari Gresik
Dugaan penyelewengan pelaksanaan penyaluran hibah APBD 2022, senilai Rp 17 miliar menyeret pejabat di Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UMKM (Diskoperindag) dan anggota DPRD untuk periksa secara marathon oleh Kejari Gresik.
Namun dalam pemeriksaan tersebut satu anggota dewan dari ketua komisi II DPRD Asroin Widiyana, berhalangan hadir alasan ada kegiatan
Pemeriksaan dugaan penyaluran hibah untuk kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang mengunakan sistem e-Katalog terdiri atas Kepala Diskoperindag Gresik, Malahatul Farda bersama sekretarisnya Subhan, dan Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Fransiska Dyah Ayu Puspitasari., serta, Ketua Komisi II DPRD Gresik, Asroin Widiana.
Kejari Gresik Muhammad Hamdan Saragih, didampingi Kasi Pidsus Kejari Gresik, Alifin Nurahmana Wanda mengatakan, membenarnkan sekarang kejari telah melakukan pemeriksaan. Tiga orang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, serta salah satu anggota DPRD setempat.
“Saya gemes, terhadap kasus dugaan ini. Beri waktu satu atau dua minggu ini akan segera kita umumkan tersangkanya.”ujarnya.
Pemanggilan ketiga pejabat Pemkab Gresik, dan Ketua Komisi II DPRD. Dalam tahap klarifikasi, masih pul bahan keterangan (pulbaket). Pemeriksaan akan terus kita lakukan, pada seluruh yang terkait terhadap kasus ini.
Dari empat orang yang dipanggil, tiga orang dari Pemkab Gresik hadir. Namun, Ketua komisi II DPRD Gresik berhalangan hadir. Tapi sudah minta izin sedang ada kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Sosper), dan nanti akan di lakukan surat pemangilan lagi dan minggu depan dipanggil.
Ditambahkan Muhammad Hamdan Saragi, sekali lagi saya bilang bahwa saya gemes sama kasusu ini. Akan di lakukan pemeriksaan secara maraton, sehingga tidak butuh waktu lama untuk menetapkan tersangka.
Dalam dugaan penyelewengan mekanisme dana hibah melalui e Katalog tahun 2022, yang nilai pagunya Rp 19 M dan terserap Rp 17 M.
Sementara Kadispoleribdag Gresik Malahatul Fardah mengatakan, bahwa kedatangannya hanya diminta klarifikasi terkait mekanisme bantuan hibah pokir tahun 2022. Dari usulan DPRD, sudah kita jelaskan tadi.
“Saya datang ke kejari dua kali ini, yang pertama main-main. Yang kedua ini pemanggilan klarifikasi, dan di periksa kurang lebih dua jam. Jumlah pertanyaan tidak ingat, sebab tadi seperti kita ngobrol bisa saja.”ungkapnya. [kim.gat]
