Kejari Pulbaket Dugaan Korupsi Alkes RSUD Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo langsung bergerak mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket), setelah menerima laporan dugaan ‘permainan’ tender pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Sidoarjo.
Lembaga Investigasi Nasional (LIN) Sidoarjo, sebelumnya melaporkan dugaan ‘permainan’ tender pengadaan alat kesehatan dan KB dari APBN 2013 senilai Rp8,4 miliar ke Kejari Sidoarjo. Kasi Pidsus, Irwan Setiawan SH, mengakui data yang diterima dari pelapor Subandi, Ketua LIN Sidoarjo sangat minim, sehingga penyidik harus mengumpulkan bukti awal.
”Tim yang baru dibentuk itu difokuskan menggali data baik dari jajaran samping atau turun ke lapangan. Tentunya pencarian bukti itu membutuhkan waktu karena data yang ada masih tergolong minim,” tutur Irwan, Selasa (3/6).
Ketika disinggung harga alat kedokteran kesehatan senilai Rp8,4 miliar yang hanya ditawar oleh pemenang tender PT Guna Mitra Persada (GMP) yang beralamat di Jl Pucang Sewu VII, Surabaya hanya turun 0,1%, Irwan masih belum bisa menjawabnya.
”Persoalan itu masih baru dilaporkan dan kini masih dalam taraf Pulbaket. Semua itu butuh proses dan persiapan, mulai dari administrasi penyidikan hingga yang lainnya,” terang Irwan.
Sementara itu, Ketua LIN Sidoarjo, Subandi mengaku akan terus mengawal kasus ini.
Menurut Subandi, yang paling mencolok adalah harga pagu dari Rp8,4 miliar hanya turun penawaran 0,1% yaitu Rp8,3 miliar. Selain itu, dari 15 peserta lelang yang ikut tidak ada yang menyanggah PT GMP selaku pemenang lelang walau penawarannya hanya turun 0,1% saja.
Humas RSUD Sidoarjo, H Achmad Zainuri, menjelaskan lelang yang dilakukan sudah sesuai prosedur yakni lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tidak itu saja, sesuai pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Pusat dan Provinsi tak ada persoalan dan  hasilnya nihil.
”Kami tak berani melakukan hal yang aneh-aneh. Apalagi proyek ini adalah proyek Negara. Silahkan Kejari mengusut dugaan penyimpangan uang rakyat senilai Rp8,451 miliar ini. Kami akan mengawal laporan dari temuan kami di lapangan,” kata Ketua LIN Sidoarjo, drs Subandi.
Kecurigaannya berdasarkan harga penawaran pemenang hanya turun 0,1% dari pagu proyek. PT Guna Mitra Persada (GMP) yang dimenangkan panitia tender dengan harga penawaran yang tidak masuk akal yakni Rp8,395 miliar atau turun hanya Rp5 juta saja dari pagu proyek yang nilainya Rp8,404 miliar.
Kecurigaan kedua, dari 15 peserta tender proyek APBN itu panitia memenangkan rekanan dengan nomor urut 15 atau yang paling buncit. Dari dua temuan ini sangat terasa aroma permainan. Karena rekanan yang digugurkan tak disertai alasan yang kuat, hanya dua rekanan gugur diberi alasan. PT Al Kahfi Farma digugurkan dengan alasan surat dukungan dari distributor tak lengkap. Berikutnya PT Indofarma Global Medica yang gugur dengan alasan jangka waktu pelaksanaan melebihi waktu yang ditentukan. Untuk 12 peserta lelang lainnya tidak dikonfirmasi samasekali.
Ia menduga, peserta lelang sudah diskenario untuk diam mengalah. Pihak yang digugurkan dengan alasan surat dukungan tak lengkap itu merupakan alasan yang dicari-cari, sebab yang namanya PT itu sudah siap segalanya bila masuk ke area tender. Anehnya, pihak yang digugurkan menerima begitu saja kekalahannya. ”Tender ini benar-benar diatur,” ungkapnya.
Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Irwan Setyawan, membenarkan telah menerima laporan kasus ini, kemarin. Ia menjamin akan menindaklanjuti laporan ini karena pidana korupsi menjadi fokus perhatian kejaksaan. Ia meminta agar pelapor mau berkesinambungan untuk mengawal perkara ini. LIN sudah resmi mendaftarkan perkara ini ke bagian TU Kejari Sidoarjo, dengan laporan ini kejaksaan akan menseriusi kasus ini.
Anggota DPRD, Sungkono, mendesak jangan mempermainkan anggaran Negara yang diarahkan untuk membantu rakyat kecil. Alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana itu sangat bersinggungan dengan pelayanan masyarakat. masih seering terdengar harga obat melambung, beaya perawatan yang tidak terjangkau. ”Banyak pasien yang tak mau masuk ke RS karena takut beayanya mahal,” katanya.
Bila benar ada permainan di balik tender alat kesehatan dan kedokteran, ia mendesak agar aparat hukum jangan ragu untuk menindaklanjuti kasus-kasus seperti ini.
Wakil Direktur RSUD, Ny drs Noer Rochmawati, mempertanyakan laporan ini ke kejaksaan. Proses lelangnya dilakukan di ULP Kab Sidoarjo. ”Semua sudah prosedural. Tidak ada main-main, apalagi ini proyek APBN,” tukasnya. [hds]