Kejari Tak Paksa Pemdes Gunakan Si Jaka

Kajari Kepanjen, Kab Malang Edi Handoyo

Kab Malang, Bhirawa
Kejaksaan negeri (Kejari ) Kepanjen Malang membenarkan pihaknya telah mengeluarkan Legal Opinion (LO) terkait program aplikasi Jaga Kawal Dana Desa (Si Jaka). Namun pihak Kejari Kepanjen menyatakan LO tersebut tidak memaksa pihak pemerintah desa (Pemdes) untuk memakai aplikasi tersebut hingga tersambung dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepanjen, Kabupaten Malang Edi Handoyo kepada wartawan mengatakan, jika pihaknya hanya diminta untuk menerbitkan LO terkait program aplikasi Si Jaka.
Sedangkan aplikasi Si Jaka tersebut nantinya bisa memudahkan perangkat desa melakukan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), sehingga Kejari Kepanjen hanya dimintai untuk menerbitkan LO.
Terkait tersambungnya SI Jaka dengan Siskeudes, Edi Handoyo menyatakan pihaknya tidak tahu apakah aplikasi Si Jaka itu nantinya akan tersambung dengan Siskeudes apa tidak.
“Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk memaksa desa membayar biaya yang telah ditentukan oleh pemenang tender pengadaan program aplikasi Si Jaka tersebut. Dan jika desa memerlukan aplikasi Si Jaka ya monggo (silakan), karena pihak desa sendiri yang menentukan,” tegas Edi Handoyo, Rabu (21/4).
Sebelumnya Program aplikasi Si Jaka yang dilincurkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang telah membuat resah kepala desa di kabupaten setempat. Karena untuk pembuatan aplikasi Si Jaka, para kepala desa diminta untuk menyetor uang kepada pemenang tender pembuat aplikasi tersebut, yakni CV Citra Adi Perdana sebesar Rp 9,5 juta.
Sedangkan jumlah desa di Kabupaten Malang sebanyak 378 desa dan ditambah 12 kelurahan. Sehingga jika dikalikan uang yang harus disetor kepala desa, maka totalnya mencapai Rp 3,7 miliar.
Lebih lanjut menurut Edi, aplikasi Si Jaka itu sebenarnya untuk mengontrol keuangan desa yang bersumber dari APBD maupun APBN, tapi hal itu kembali ke manusianya. Sedangkan Si Jaka juga akan langsung terkoneksi dengan instansi terkait, diantaranya DPMD dan Inspektorat.
Sedangkan aplikasi Si Jaka itu cuman pilihan saja, sehingga jika desa tidak membutuhkan aplikasi tersebut tentunya tidak ada masalah. “Kalau memang diperlukan aplikasi Si Jaka itu, ya silakan dan yang bisa menjawab pihak desa,” paparnya
Keresahan terkait aplikasi Si Jaka juga disebabkan di Kabupaten Malang telah memiliki aplikasi bernama Siskeudes yang digunakan sebagai pengawasan penggunaan ADD/DD untuk meminimalisasi adanya penyelewengan penggunaan anggaran. Dan jika ada aplikasi yang baru dengan fungsi yang sama sebagai pengawasan ADD/DD, maka hal itu dinilai pemborosan.
“Karena pembuatan aplikasi Si Jaka, masing-masing desa harus menyetor ke CV Citra Adi Perdana sebesar Rp 9,5 juta,” kata salah satu kepala desa di wilayah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. [cyn]

Tags: