Kejati Jatim Resmi SP3 Dugaan Korupsi Yayasan Kas Pembangunan Surabaya

Aspidsus Kejati Jatim, Rudy Irmawan

Kejati Jatim, Bhirawa
Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim resmi meng SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dugaan kasus korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya. SP3 berdasarkan temuan dari penyidik Pidsus.

SP3 bernomor 2246 15/12/2020 ini dikeluarkan pada 15 Desember 2020. Adapun salah satu alasannya, yakni menyatakan bahwa kasus tersebut tidak memiliki cukup bukti untuk diteruskan penyidikannya.

“Mengacu pada Pasal 109 ayat 2 KUHAP dan Pasal 77 KUHP, penyidikan kasus ini harus dihentikan demi hukum,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Rudy Irmawan, Jumat (29/1).

Tidak cukupnya bukti yang menjadi alasan pemberhentian penyidikan ini, sambung Rudy, dikarenakan salah seorang yang diduga kuat bertanggung jawab dalam kasus ini telah meninggal dunia. Ia adalah mantan Wali Kota Surabaya, Soenarto Soemoprawiro.

“Penyidik berkesimpulan dugaan kasus ini tidak cukup bukti dan harus dihentikan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin,” jelasnya.

Rudy menambahkan, alasan lain yang meyakinkan untuk SP3 kasus ini adalah, dikembalikannya kepengurusan dan pengelolahan yayasan yang memiliki aset mencapai Rp 5 triliun ini, kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya oleh para pengurus lama.

“Penyerahan penguasaan dan pengelolahan YKP kepada Pemkot Surabaya telah menghilangkan unsur ingin memiliki atau menguasai yayasan. Sehingga disitu tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara. Mereka (pengurus lama, red) menyerahkan pengelolahan secara sukarela, menurut UU tentang Yayasan,” tambahnya.

Kendati demikian, lanjut Rudy, tidak menutup kemungkinan penyidikan dugaan kasus ini bisa dibuka kembali bila ada bukti baru (novum) yang ditemukan.

“Bila ada bukti baru bisa kita buka kembali. Jadi, tidak close total begitu saja. Berdasarkan bunyi dalam klausul SP3,” pungkasnya. (bed)

Tags: