Didik Farkhan Alisyahdi.
Kejati Jatim, Bhirawa
Setelah sempat ‘lepas’ sejak 2002, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE terhitung pada Senin (15/7) lalu sudah sah ke pangkuan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pada Kamis (18/7) besok merencanakan penyerahan aset YKP ke Pemkot Surabaya.
“Penyerahan Aset YKP oleh Kepala Kejati (Kajati) Jatim itu akan dibarengkan deklarasi penyelamatan aset negara oleh Kejati Jatim. Rencananya Kamis (18/7),” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, Selasa (16/7).
Saat penyerahan ini, sambung Didik, pihaknya akan akan mengundang Bupati maupun Wali Kota dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) se Jawa Timur. Sekaligus dalam satu rangkaian untuk melakukan gerakan penyelamatan aset di daerah masing-masing.
Kembalinya aset YKP dan PT YEKAPE yang ditaksir lebih senilai Rp 5 triliun, diakui Didik mendapat sambutan positif dari Pemkot Surabaya. Bahkan kembalinya aset YKP ini bersamaan pengesahan dan pergantian pembina, pengawas dan pengurus YKP. Hal itu dilakukan di kantor notaris Margareth Diana di Jl Jawa, Surabaya.
“Kami sudah melaksanakan tugas, yakni mengembalikan aset YKP ke Pemerintah Kota. Dan mulai Senin lalu, nahkoda YKP sudah berpindah ke tangan Pemkot Surabaya,” ungkap Didik.
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya ini menambahkan, adanya pergantian pembina, pengawas dan pengurus baru versi Pemkot Surabaya ini, berarti aset YKP di PT YEKAPE juga otomatis dikuasai Pemkot.
“Karena 99 persen saham PT YEKAPE dimiliki Yayasan (YKP). Otomatis seluruh aset PT YEKAPE sudah kembali ke pangkuan Pemkot Surabaya,” pungkas Didik.
Seperti diberitakan, pembina YKP yang baru dan sudah disahkan adalah Ir Hendro Gunawan (Sekda); Eri Cahyadi (Kepala Bapeko) dan Ira Tursilowati (Kabag Hukum). Sementara itu Pengawas YKP baru adalah Ir. Hidayat Syah, Dedik Irianto, Dahliana Lubis, SP dan Yuniarto Herlambang. Serta pengurus baru adalah Yusron Sumartono, Eka Rahayu dan Ir. Chalid Buhari. [bed]
