PEMERINTAH menempuh kebijakan menurunkan (lagi) harga BBM. Dengan harga ke-ekonomi-an (tidak ada lagi subsidi), masyarakat kini memperoleh harga yang lebih jujur. Harga baru yang lebih murah ini memberi kesempatan untuk memiliki kelebihan dana. Hal itu juga memberi kelonggaran kepada setiap rumahtangga untuk memilih konsumsi penting keluarga. Diantaranya memenuhi kecukupan gizi (membeli susu).
Pemerintah mengumumkan harga BBM premium seharga Rp 6.600,- per-liter. Boleh jadi harga ke-ekonomi-an terbaru ini juga hasil kajian tim reformasi tata-kelola migas (dibentuk oleh Kementerian ESDM). Setelah meng-audit Petral (anak perusahaan Pertamina yang bertugas mengimpor minyak di Singapura). Harga BBM premium dengan oktan 88 diturunkan menjadi Rp 7.600,-. Harga Pertamax (oktan 92) menyusul turun menjadi Rp 8.800,- per-litar.
Yang mengejutkan (dan membahagiakan) adalah kejujuran pemerintah. Bahwa dengan harga Rp 7.600,- itu premium sudah tidak disubsidi. Bahkan sudah termasuk pembayaran pajak (PPN dan PBB-KB) sebesar Rp 1.115,08 per-liter. Sebagian pajak (yakni PBB-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dinikmati oleh Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Menurunkan harga BBM, sebenarnya merupakan keniscayaan. Bahkan pemerintah berkewajiban menurunkan harga BBM dalam negeri manakala harga minyak dunia turun. Ini konsekuensi logis, karena BBM eks impor semakin murah. Begitu pula ICP (Indonesia cruide price, harga minyak Indonesia) juga turun. Sebagaimana dulu pemerintahan SBY pernah tiga kali menurunkan harga BBM bertahap.
Tanggal 1 Desember 2008 SBY menurunkan harga BBM (ketika masih subsidi?) diturunkan sebesar Rp 500,- menjadi Rp 5.500,-. Setengah bulan kemudian (15 Desember) diturunkan lagi menjadi Rp 5.000,-. Sebulan setalah itu (15 Januari 2009) harga BBM bersubsidi dikembalikan pada harga seperti semula, Rp 4.500,-. Hal yang sama persis kini dilakukan oleh presiden Joko Widodo, namun masih dua kali penurunan. Apakah akan ada satu penurunan lagi? Pemerintah berjanji akan menurunkan lagi, manakala harga minyak dunia turun.
Harga BBM dalam negeri memiliki dampak multiplier effect sangat luas. Seluruh sektor kehidupan terpengaruh. Tak terkecuali sektor pertanian bisa terimbas langsung. Misalnya, untuk mem-bajak (mengolah sawah) telah lazim digunakan hand-tracktor. Begitu pula mesin perontok padi. Modernisasi pertanian dengan menggunakan alsintan (alat mesin pertanian) yang semakin masif juga berkonsekuensi penggunaan BBM.
Turunnya harga BBM (termasuk solar menjadi Rp 6.400,- per-liter), ironisnya, tidak diikuti turunnya harga barang dan jasa. Sebelumnya, kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga barang dan jasa. Maka, ini menjadi kewajiban pemerintah untuk mengendalikan harga-harga. Terutama melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID, yang pernah menjadi tema Joko Widodo dalam debat capres) yang harus lebih keras bekerja.
Mampukah pemerintah mengendalikan agar harga barang dan jasa turun, inharent dengan turunnya harga BBM? Seyogianya pemerintah telah memiliki paket kebijakan penyegaran khususnya sektor distribusi dan perdagangan. Agaknya, pemerintah sudah mencoba. Misalnya dengan penurunan harga semen (produk pabrik BUMN) sebesar Rp 3.000,- per-sak. Tetapi semen bukan bahan pokok kebutuhan.
Masih diperlukan kebijakan lain dari kantor Kementerian Perekonomian. Antaralain tarif angkutan barang dan penumpang. Sebagian juga menjadi kewenangan pemerintah daerah. Angkutan kota dan angkutan pedesaan merupakan domain pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan AKDP menjadi domain pemerintah propinsi. Bahkan Pemda berwenang membatalkan izin operasional maupun pencabutan rute.
Rakyat Indonesia juga berhak menikmati harga BBM yang tidak memeras. Serta berhak pula menikmati dampak positif kebijakan pemerintah yang cerdas, terhindar dari spekulan. Selain pemerintah, institusi kenegaraan lainnya mestinya membuat kebijakan yang positif. Misalnya, penurunan suku bunga (oleh Bank Indonesia) untuk memberi semangat usaha mikro dan kecil.
——————– 000 ———————
