Agus Dono Wibawanto
DPRD Jatim, Bhirawa
Kekeringan di musim kemarau, banjir dan longsor di musim hujan selalu melanda Jawa Timur setiap tahun. Padahal, Pemprov dan Pemda dinilai sudah mengetahui dan memahami atas bencana tersebut.
Hal tersebut membuat Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto angkat bicara. Menurutnya, pemerintah harusnya ada langka penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya adalah bagaimana daerah-daerah yang selama ini terjadi bencana harus diprioritaskan penanganannya.
“Pembenahanannya di hulu dulu, wilayah hutan harus di hijaukan kembali, ditanami lagi. Kedua, BPBD Jatim maupun kabupaten dan Biro Sumber Daya Alam kan sudah punya peta, dimana wilayah-wilayah waktu hujan kebanjiran dan kering kekeringan,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (22/7) kemarin.
Politisi asal Partai Demokrat ini sempat geram kepada jajaran OPD terkait. Pasalnya, pihaknya sejak menjadi Ketua Komisi B DPRD Jatim dulu sudah mengusulkan setiap daerah dibuatkan embung. Manakala hal itu sudah dijalankan pasti wilayah kekeringan tidak akan kerepotan.
“Tiap tahun diulang-ulang. Mereka (pemerintah, red) punya niat tidak? Karena ini urusan sosial. Kita juga sudah sepakat bahwa persoalan-persoalan alam itu diprioritaskan. Ini menjadi tidak elok kalau setiap tahun kita kebingungan mengalami kekeringan dan kebanjiran. Tapi, kepedulian dan keprioritasan itu tidak pernah dilihat,” tegas Agus Dono.
Apalagi, lanjut Agus yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini membeberkan wilayah yang terdampak kekeringan ada perusahaan yang bisa mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR). “Pemerintah harus hadir dan mengarahkan CSR perusahaan ke sana dan menjadikan skala prioritas,” ujarnya.
Padahal, kata Agus Dono, kekeringan akan berdampak luas terhadap berbahagai sektor. Mulai dari pertanian hingga sektor perekonomian lantaran biaya yang dikeluarkan masyarakat semakin banyak.
“Program Gubernur dan Wakil Gubernur harusnya didukung oleh OPD dan tingkat II. Semua komponen harus mendukung seperti membuat rancangan jangka pendek, menengah dan panjangnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pada musim kemarau kali ini mengakibatkan 14 kabupaten di Jatim mulai mengalami kekeringan. Dari 14 kabupaten yang mengalami krisis air, empat daerah telah mendapat sokongan bantuan dari Pemprov Jatim. Yakni Pacitan, Ponorogo, Banyuwangi dan Bondowoso.
Pola penanganan dampak bencana kekeringan di Jatim dilakukan dengan sistem sinergi antara pemerintah di tingkat kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Selain itu masyarakat juga diharapkan ikut bergerak dalam penanggulangan krisis air. hal ini disampaikan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat kegiatan penutupan Porsadin Jatim di Trenggalek, kemarin.
“Kata kuncinya sebenarnya kekeringan ini bukan sesuatu yang terjadi tahun ini saja. Jadi kami sudah memiliki satu sistem di mana kabupaten kota diharapkan menganggarkan biaya untuk mengantisipasi kekeringan. Namun pemerintah provinsi juga melakukan penganggaran untuk mengantisipasi kekeringan,” kata Emil. (geh)
