Imam Mukri Effendy. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Skema kerja sama antara Pemkab Sidoarjo dengan badan usaha (BU), dalam membangun daerah, dianggap sangat penting. Dikarenakan APBD Sidoarjo saat ini dianggap kekuatannya masih terbatas.
”Maka OPD di Kab Sidoarjo, dituntut harus berinovasi dalam membangun daerahnya,” ujar Kabag Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Imam Mukri Effendy, Senin (20/11) kemarin.
Disampaikan Imam, saat ini perkembangan penduduk di Sidoarjo peningkatannya sangat pesat. Dikarenakan Sidoarjo jadi daerah urban dan jadi daya tarik, sebab banyak terdapat industry. Ini berimbas pada daya tampung berbagai sarana public jadi tak seimbang.
Ia menyebut akan muncul masalah social seperti banyaknya sampah, kebutuhan air bersih tak memadai, dan juga akan muncul masalah ekonomi. Bila tidak segera diperhatikan dikhawatirkan akan sulit ditangani.
Menurut Imam, Pemkab Sidoarjo harus bergerak cepat. Untuk segera menangani kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Menurutnya pembangunan di kab Sidoarjo harus maksimal, tepat sasaran sehingga masyarakat terlayani.
Karena APBD yang dianggap masih terbatas, yakni tahun 2017 ini sebesar Rp 4.2 T, maka semua OPD di Pemkab Sidoarjo dalam membangun, menurut Imam, bisa menempuh dengan skema kerja sama.
”Maka skema kerja sama dengan badan usaha itu penting, OPD bisa menjalin kerja sama dalam membangun, supaya tidak hanya dari APBD saja, asal sesuai dengan kebutuhan dan aturan,” katanya.
Diakui Imam, memang belum banyak OPD di Sidoarjo yang paham tentang skema kerja sama pembangunan dengan badan usaha ini, sebab program pusat ini boleh dibilang relative masih baru.
”Maka itu telah kita sosialisasikan beberapa waktu lalu,” kata pejabat golongan IV B itu. (kus)
