Uji Forensik Paslon Dinilai Berlebihan

Pilkada (88888888888)KPU Surabaya, Bhirawa
Masa penelitian berkas pasangan calon (paslon) Tri Rishamarini-Whisnu Sakti Buana dengan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid semakin rancu. Sebab, jadwal tahapan yang seharusnya sudah memasuki penelitian berkas kedua paslon tak kunjung dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya hingga hari kedua, Senin (24/8) kemarin.
KPU Surabaya masih menunggu tanggapan terhadap paslon yang sudah didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun hingga hari kedua, tidak ada satupun masyarakat yang menanggapi kedua calon wali kota dan wakil wali kota. Apa yang dilakukan KPU Surabaya dengan membuka tanggapan masyarakat disinyalir untuk mengelabui tuduhan banyak pihak  terkait tidak transparannya  proses verifikasi terhadap berkas-berkas yang sudah diserahkan paslon sebelumnya.
Ahli Hukum Administrasi dan Tata Negara Prof Sadjiono menuding KPU Kota Surabaya sudah tidak menggunakan norma yang sudah ditetapkan dan diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Menurutnya, tahapan masa tanggapan masyarakat tidak ada di jadwal tahapan Pilkada.
“Itu hanya untuk mengelabui tuduhan yang ditujukan bahwa KPU Surabaya  sudah tidak transparan terhadap publik,” kata Prof Sadjiono saat dikonfirmasi, Senin (24/8) kemarin.
Guru Besar Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya ini menjelaskan, apakah semisal nanti ada tanggapan masyarakat bisa membuat pasangan calon ini gugur atau batal? Menurutnya, masa tanggapan masyarakat itu hanya formalitas belaka karena memang tidak memiliki esensi apa-apa. “Seharusnya sejak awal KPU transparan kepada masyarakat. Jangan ditutup-tutupi. Kalau sudah begini, baru membuka masa tanggapan masyarakat. Apa yang harus ditanggapi kalau semua dilakukan tertutup?,” tanyanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin mengatakan, molornya waktu penelitian ini karena masih digunakan untuk menerima tanggapan masyarakat terhadap berkas dua paslon.
“Jadi masyarakat bisa mengirim tanggapannya melalui surat dan dilampiri fotokopi KTP-nya. Tapi, masyarakat harus hati-hati dalam memberikan tanggapannya karena kalau nantinya menyinggung kedua paslon bisa dilaporkan ke pihak kepolisian,” katanya saat ditemui Bhirawa di kantor KPU Kota Surabaya, Senin kemarin.
Robiyan memastikan hingga hari kedua masa tanggapan masyarakat belum ada satupun surat dari masyarakat yang dikirim ke Kantor KPU Kota Surabaya. “Yang jelas penelitian sampai 29 Agustus. Tunggu saja,” kata Robiyan yang tidak menjelaskan sampai kapan masa tanggapan masyarakat berakhir.
Ditanya, apakah sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk meneliti berkas kedua paslon? Robiyan belum bisa menjawab secara gamblang apakah jadi menggandeng tim forensik dari kepolisian. “Yang penting kita akan datangi Polda, tenang saja,” tambahnya.
Hal tersebut juga dikatakan, Purnomo Satriyo selaku Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum, Pengawasan, dan SDM. Dia  mengkhawatirkan di saat tahapan penelitian berkas kedua paslon ada yang menanggapi. Namun dia memastikan ruang untuk memberikan tanggapan akan tetap terbuka.  “Jika di saat penelitian berkas masih ada tanggapan dari masyarakat ya tetap kami terima kok. Tenang saja,” kata Purnomo.

Tak Ada Dasar Hukum
Sementara Tim bakal calon pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana menilai langkah KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang akan melakukan uji forensik berkas pencalonan merupakan tindakan yang berlebihan dan tidak memiliki dasar hukum.
“Semua berkas pencalonan telah diatur oleh PKPU No 9 Tahun 2015 tentang cara verifikasi faktual atau yang di dalam PKPU disebut sebagai klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Jadi tidak ada uji forensik,” kata Juru Bicara Tim Pemenangan Risma-Whisnu Didik Prasetiyono, Senin (24/8) kemarin.
Didik menambahkan, KPU dan Panwaslu harusnya bekerja merujuk PKPU dan tidak keluar dari rel yang telah ditentukan. Pelibatan Polda Jatim dalam uji forensik merupakan tindakan berlebihan dan bukan kewenangan yang diatur dalam PKPU.
Penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas adalah dengan makna transparan dan terbuka. “Silakan saja (misalnya) KPU mengklarifikasi ijazah ke sekolah calon atau ke Diknas, karena dua lembaga itu yang mempunyai otoritas diatur oleh PKPU sebagai lembaga yang memberikan klarifikasi,”tambahnya.
Demikian juga dengan surat keputusan presiden tentang pensiun, menurut Didik, silakan saja ke Depdagri untuk membuat berita acara klarifikasi. Termasuk juga rekomendasi DPP Partai, harusnya KPU yang langsung melakukan klarifikasi ke kantor DPP Partai. [geh]

Tags: