Karikatur Ilustrasi
Persoalan kelangkaan pupuk subsidi merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi. Meskipun, sejatinya masalah pupuk bersubsidi ini terkawal melalui kebijakan penggunaan Kartu Tani dalam Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Tepatnya, melalui Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah.
Idealnya, melalui kebijakan tersebut, persoalan penyaluran pupuk subsidi petani di negeri ini tersolusikan dengan penggunaan Kartu Tani, dengan perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari manual ke Kartu Tani. Pola tersebut, sebenarnya dimaksudkan untuk membuat distribusi pupuk subsidi semakin tepat sasaran. Namun, sayang sampai saat ini kelangkaan pupuk subsidi di tanah air masih saja masiv terjadi. Fakta tersebut, bisa terbuktikan dari masih banyaknya terjadi pengaduan dari para petani. Baik secara resmi maupun informal mengenai penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Belum lagi, persoalan distribusi Kartu Tani di lapangan belum merata sehingga petani yang belum mengantongi Kartu Tani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Itu artinya, penggunaan Kartu Tani bukan satu-satunya solusi dari sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi ini.
Logis adanya, jika persoalan kelangkaan pupuk subsidi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, bila tidak segera tertangani dengan baik justru akan berprospek menyulitkan para petani dalam mengembangkan hasil pertaniannya. Bahkan, jika kelangkaan itu berlangsung lama, maka akan berpotensi membawa dampak buruk bagi para petani. Terutama, dampak fatal bagi petani karena harus gagal panen.
Gumoyo Mumpuni Ningsih
Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang.
