Kelola Rujukan One Gate System, Pasien Tak Perlu Swab Dua Kali Negatif

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (tengah), Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak (kiri) dan Marsda TNI Imran Baidirus Pangkogabwilhan II, Gugus Tugas Covid-19 saat rapat koordinasi bersama 99 rumah sakit rujukan se Jatim di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (30/6). [Oky abdul sholeh]

Pemprov, Bhirawa
Presiden RI Joko Widodo telah memberikan waktu dua minggu bagi Jatim dapat untuk mengendalikan Covid-19. Hal ini direspon cepat oleh Gugus Tugas Covid-19 Jatim di bawah kordinasi Pangkogabwilhan II.
Bersama Pangkogabwilhan II, Gugus Tugas Covid-19 melakukan koordinasi untuk menata rujukan menjadi one gate system. Korfinasi tersebut dilakukan bersama 99 rumah sakit rujukan se Jatim. Ketua Gugus Kuratif Covid-19 Jatim dr Joni Wahyu Hadi mengatakan, selama ini sistem rujukan sudah tertata tapi kurang integratif. Karena itu, pemerintah akan memanfaatkan RS Lapangan sebagai command center. Karena di RS Lapangan ada yang menjaga selama 24 jam.
“Selama ini sudah ada di radar Covid-19. Tetapi belum maksimal dan akan kita optimalkan kembali melalui sistem rujukan di RS Lapangan,” tutur dr Joni usai mengikuti rapat kordinasi bersama 99 RS rujukan Covid-19 di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (30/6).
One gate system rujukan rumah sakit secara teknis dilakukan dengan menginput data pasien, ketersediaan sarana dan dimonitor command center. Dari data-data itu akan dicocokkan dengan data pasien baru. Maka akan dicari mana RS yang kosong dengan kondisi pasien yang sesuai. “Apakah membutuhkan ventilator maka akan dilihat mana rumah sakit yang ada ventilatornya dan pasien akan diarahkan ke sana,” tutur dr Joni yang juga Direktur RSUD dr Soetomo.
Dalam kesempatan itu, juga dibahas bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membuat pedoman baik untuk pelayanan maupun sistem klaim. Karena selama ini ada beberapa peraturan yang membuat pasien harus swab dua kali negatif sebelum dinyatakan sembuh. “Padahal sebetulnya satu kali bisa. Kalau bisa berdiskusi dengan BPJS sebetulnya bisa. Misalkan di Soetomo, pasien tidak harus diswab dua kali negatif. Karena refrensi dan verifikator BPJS tidak mempermasalahkan,” tutur dr Joni.
dr Joni mengaskan, WHO sendiri pedomannya sudah baru. Tidak mengharuskan sampai negatif. Tetapi pasien positif pun jika klinisnya bagus, sepuluh hari sudah bisa dipulangkan. “Tiga hari bebas gejala bahkan bisa dipulangkan. Tapi Kemenkes belum membuat pedoman-pedoman itu. Dan mudah-mudahan bisa segera keluar,” kata dia .

Petakan Sitem Rujukan
Percepatan layanan kuratif di Kota Surabaya menjadi perhatian serius Gugus Tugas Covid-19 Jatim. Sebagai kota dengan kasus penularan tertinggi di Jatim, Surabaya diharapkan memiliki sistem rujukan rumah sakit (RS) yang tersedia di semua wilayah Surabaya. Sehingga, proses rujukan dapat dilakukan secara cepat dan komperehensif.
Ketua Gugus Kuratif Covid-19 Jatim dr Joni Wahyu Hadi menjelaskan, skema rujukan pasien Covid-19 diharapkan ada di seluruh penjuru Kota Surabaya. Di Surabaya Utara, ada RS Darurat dengan kapasitas yang akan dikembangkan hingga 500 bed. Ke depan, RS Lapangan juga akan ditingkatkan fungsinya tidak hanya yang ringan dan sedang tetapi juga pasien berat dan kritis. “Kita sedang rencanakan untuk menambah lagi 200 bed dan tinggal menunggu bednya. Mudah-mudahan tidak terpakai. Kalau terpakai berarti pasien naik terus,” ungkap dr Joni.
Terkait pengembangan RS Lapangan, Gugus Tugas Provinsi telah berkordinasi dengan Pangkogabwilhan II terkait peningkatan layanan karena kebutuhan masyarakat. Setting sudah dilakukan dengan menata 10 ICU dan 20 high care unit. Kebutuhannya sudah disampaikan ke Kementerian PMK untuk segera diupayakan. Tujuannya untuk membantu masyarakat Jatim. Supaya bisa tertangani dengan baik. “Faktanya, angka kesembuhan di RS Lapangan cukup baik. Sampai saat ini tidak ada yang meninggal dan tidak ada yang cerita ditemui kuntilanak,” tutur dr Joni.
Terkait pengelolaan, dr Joni mengaku RS Lapangan sejak awal dikelola bersama dengan TNI dan Polri. Sebab, kalau ini dikelola gugus tugas terus menerus, maka bebannya akan berat. “Kalau masih sedikit pasiennya, masih mampu. Sekarang ini pasiennya full,” kata dia. Sekarang bed di RS Lapangan terdapat 156 dan terus akan ditambah. Jadi sejak awal diseting demikian. Sesuai instruksi Presiden, supaya pengembangan lebih cepat maka Pangkogabwilhan II diberi tugas. “Kita semua ada di dalam bagian itu,” tandasnya.
Lebih lanjut, dr Joni menjelaskan terkait sistem rujukan di wilayah Surabaya Selatan dan Timur dapat ditangani RSUD dr Soetomo dan RS Unair. Sementara di Surabaya Barat ada RS Bhakti Dharma Husada (BDH) milkk Pemkot Surabaya. “Jadi di segala penjuru Surabaya ada rujukannya. Dengan harapan, RS BDH bisa melayani pasien ringan, sedang hingga berat maka itu akan lebih baik. Jadi rujukannya bisa lebih mudah,” pungkas Joni. [tam]

Tags: