Kelola Sampah Jadi Masalah Pemukiman di Jombang

Jombang, Bhirawa
Pemenuhan air bersih dan Pengelolaan persampahan kawasan pemukiman penduduk masih menjadi persoalan mendasar masyarakat Jombang. Tercatat sebanyak 87 persen sampah domestic rumah tangga pada kawasan pemukiman terangkat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kurang dari 2 kali seminggu.
Sedangkan untuk pemenuhan air bersih bagi kawasan pemukiman penduduk, tercatat sebanyak 36 persen bangunan pemukiman di 113 desa di 7 kecamatan di Jombang yang menjadi sasaran Program Peningkatan Kaalitas Kawasan Pemukiman (P2KKP) tidak terlayani jaringan air bersih.
“Ini adalah profil permasalahan kawasan pemukiman di Jombang yang menjadi baseline data 100-0-100 yang perlu ditangani oleh pemerintah kedepan,” ujar Elok Elita Koordinator P2KKP usai workshop penyepakatan data hasil Baseline 100-0-100 dan profil kawasan pemukiman di gedung Ismalic Centre, Rabu (15/12) bersama kepala desa dan sejumlah SKPD pemkab Jombang.
Elok menambahkan, tidak hanya air bersih dan sampah, sebanyak 2000 hektar kawasan pemukiman di Jombang dikatakannya masih tergolong sebagai kawasan pemukiman kumuh. “Karenanya workshop ini kita pertemukan antara masyarakat, kepala desa bersama satker atau SKPD. Sehingga data ini bisa menjadi rekomendasi ke pemerintah dalm penyusunan, perencanaan dan juga pembangunan pada tahun depan,” bebernya.
Edy Susanto Tenaga Ahli P2KKP Propinsi Jatim menambahkan, bahwa Baseline 100-0-100 sebagai upaya untuk pencapaian 100 persen pelayanan air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 akses sanitasi. “Sebagaimana program pemerintah pusat untuk menyelesaikan hingga tahun 2019 mendatang,” imbuhnya.
Salah satu kepala Desa Mojowarno, Habib Ghofir, mengatakan, ada tiga permasalahan di wilayah desanya yang perlu mendapatkan penanganan serius. Diantaranya adalah air bersih, dranise dan pemukiman kumuh.” Kita tadi sudah menyampaikan ketiga persoalan itu, kalau soal kepadatan penduduk didesa tidak, karena masih banyak lahan,”ujarnya mengatakan. [rur]