Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) bersama tokoh masyarakat Papua mengeluarkan pernyataan sikap tentang isu diskriminasi yang berkembang di Surabaya, Kamis (12/7).[andre/bhirawa]
Surabaya, Bhirawa
Para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para senior Papua di Surabaya mengeluarkan pernyataan sikap tentang isu-isu yang berkembang. Terutama terkait kejadian pada 6 Juli 2018 di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan 10 Surabaya.
Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) Piter Frans Rumaseb memastikan bahwa warga Papua dan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya tidak pernah merasakan adanya diskriminasi rasial selama berada di Surabaya. Terutama pada saat kejadian di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan No 10 Surabaya akhir pekan kemarin.
“Jadi, kami pastikan tidak ada teriakan rasis, tidak ada diskriminasi dan pelecehan seksual, apalagi pelanggaran HAM saat kejadian di Kalasan itu. Semuanya tidak benar dan hanya dienduskan oleh oknum-oknum yang bukan orang Papua,” tegas Piter di Jalan Mundu, Kamis (12/7).
Menurut Piter, yang terjadi saat itu adalah kegiatan pendataan penduduk non permanen yang rutin dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Pendataan itu tidak hanya dilakukan di Jalan Kalasan, tapi juga dilakukan di seluruh kecamatan se-Kota Surabaya. “Dan hal itu sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015,” kata dia.
Oleh karena itu, ia meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan memproses hukum pihak-pihak atau oknum-oknum yang mendiskreditkan hubungan keluarga besar Papua di Surabaya dengan warga Kota Pahlawan.
“Bahkan, tadi pagi (Kamis pagi, red) kami sudah melaporkan saudari Anindya Shabrina kepada pihak kepolisian. Dia bukan orang Papua dan selalu melakukan ujaran kebencian dan menyebarkan isu-isu yang tidak benar atas isu ini. Dia sangat meresahkan,” ujarnya.
Selain itu, IKBPS juga menolak dan keberatan atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh LBH Surabaya, Kontras , Steph Pigai, Hendrik R (aktivis) di media massa dan media sosial yang mendeskreditkan aparat dan warga Papua.
“Untuk yang lembaga-lembaga ini, kami akan datangi satu persatu untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Kami akan jelaskan bahwa kami tidak ada apa-apa, dan tidak terjadi apapun yang ramai di media sosial,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu pula, Piter yang didampingi semua pengurus IKBPS memastikan bahwa akan selalu setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“NKRI harga mati bagi kami. Saya sendiri 20 tahun tinggal dan bekerja di Surabaya, selama ini saya merasa nyaman. Kami tidak ingin isu-isu tidak benar yang meresahkan ini justru memperkeruh suasana,” pungkas Piter. [dre]
