Warga Keluhkan Calo Dispendukcapil Kab.Malang

Antrean pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan, di Kantor Dispendukcapil, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

Antrean pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan, di Kantor Dispendukcapil, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

Kab.Malang, Bhirawa
Pelayanan administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang masih diwarnai adanya calo atau makelar dalam kepengurrusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Sebab, jika masyarakat mengurus sendiri tanpa melalui calo, prosesnya rumit.
Bahkan terkesan ada kerjasama antara petugas Dispendukcapil dengan para calo. Sehingga hal tersebut membuat sebagian masyarakat malas untuk mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dispendukcapil.
“Saya sudah mengajukan permohonan KTP dan KK sudah hampir satu bulan ini, namun hingga kini belum selesai. Padahal, rumah saya di wilayah Kecamatan Ampegading, untuk perjalanan dari rumah saya ke Kantor Dispendukcapil, Kota Kepanjen harus menempuh perjalanan lebih kurang dua jam,” tutur warga Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang Hartono, Rabu (2/9), kepada Bhirawa.
Menurutnya, permohonan KTP yang diajukan itu, untuk keperluan dalam mendaftar Bintara Polri. Sehingga dengan belum jadinya KTP tersebut, maka dirinya khawatir tidak bisa ikut mendaftar sebagai Bintara Polri. Hartono mengaku, memang saat itu dirinya ditawari oleh salah satu orang yang mengaku bisa menguruskan KTP dan KK dengan cepat tanpa harus menunggu lama.
“Tapi tawaran orang itu saya tolak, karena dia minta biaya kepengurusan sebesar Rp 300 ribu.  Karena pas saat itu memang saya tidak memiliki uang sebesar yang diminta, sehingga saya lebih memilih mengurus sesuai dengan prosedur,” ungkap Hartono.
Hal yang sama juga dikatakan, warga asal Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang Nurhayati, jika dirinya dalam mengurus KTP lebih memilih lewat jalur calo. Sebab, melalui calo kepengurusannya lebih cepat, hanya prosesnya membutuhkan waktu dua hari.
“Namun, untuk proses KTP cepat, dirinya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 125 ribu,” akunya.
Secara terpisah, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Purnadi membantah, jika di Kantor Dispendukcapil terjadi praktik percaloan administrasi kependudukan. Sehingga jika masyarakat menemukan calo, baik itu yang dilakukan oknum petugas Dispendukcapil maupun orang lain.
“Silakan langsung melaporkan pada kami, atau melaporkan ke pihak Kepolisian. Karena kepengurusan KTP, KK dan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya alias gratis,” tegasnya.
Ia mengaku, selama beberapa minggu terakhir ini, kepengurusan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Malang ini memang mengalami keterlambatan dan butuh waktu cukup lama. Hal itu disebabkan, setiap hari tidak kurang dari 300-350 orang pemohon mengurus administrasi kependudukan di Kantor Dispendukcapil.
“Agar pelayanan dalam kepengurusan administrasi kependudukan lebih cepat, maka akan kita alihkan ke masing-masing kantor kecamatan. Dengan harapan selain bisa lebih cepat prosesnya, itu juga agar masyarakat lebih dekat dalam mengurus KTP, KK maupun Akata Kelahiran,” terang Purnadi.
Ditambahkan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat jika mengajukan permohonan adminstrasi kependudukan, lebih baik mengurus sendiri . Jika tidak, maka harus ada surat kuasa bagi yang bersangkutan. Hal ini untuk menekan adanya praktik percaloan di Kantor Dispendukcapil. [cyn]

Tags: