karikatur ilustrasi
Musim kemarau terasa terlambat dating, baru dua bulan berjalan. Tetapi monyet di hutan perbatasan Situbondo dengan Banyuwangi, sudah mulai turun ke jalan. Itu pertanda kawasan hutan di Wongsorejo, telah kehabisan air. Sumber air sudah mengering. Padahal musim kemarau yang kering diperkirakan masih akan berlangsung sampai November. Presiden Jokowi telah menginstruksika suplai air bersih pada kawasan terdampak. Namun diperlukan cara lebih sistemik menanggulangi kekeringan.
Berdasar kalkulasi lingkungan, kawasan terdampak kekeringan hampir selalu identik dengan kawasan rawan longsor. Penyebabnya, area resapan dan tangkapan air hujan telah gundul, tiada berpohon. Pada musim hujan, air tercurah dari dataran tinggi, menyebabkan banjir dan longsor. Sedangkan pada musim kemarau, menyebabkan kekeringan parah, tanah tampak merekah. Terdapat 274 kabupaten dan kota di Indonesia memiliki kalkulasi lingkungan rawan longsor sekaligus kekeringan.
Kekeringan telah melanda seantero pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Jawa Timur, 24 kabupaten dan kota terdampak kekeringan. Pengalaman pada musim kemarau sebelumnya, dmpak kekeringan domestik cukup parah. Melanda 541 desa. Jumlah sawah yang terdampak seluas 33 ribu hektar lebih, sepertiganya sawah ber-irigasi teknis. Yang benar-benar puso, tidak panen seluas 564 hektar. Syukur BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) propinsi serta kabupaten dan kota, sudah siap mengantisipasi.
Di Jawa Timur, hampir dua pertiga pedesaan rawan terdampak kekeringan. Terutama daerah “langganan” kekeringan (wilayah tapal kuda, Pasuruan sampai Banyuwangi dan Madura) masyarakat kesulitan mencari air. Sekedar untuk konsumsi saja (memasak dan minum) harus berjalan hingga beberapa kilometer. Begitu pula wilayah selatan Jawa Timur, mulai dari kawasan Muncar (Banyuwangi) sampai pantai Klayar (di Pacitan) akan mengalami kemarau kering lebih panjang.
Ketersediaan air di Jawa Timur, tergolong minimalis, hanya sebanyak 19,3 milyar meter-kubik. Sedangkan kebutuhan air mencapai 22,2 milyar meter-kubik. Sehingga defisit (kekurangan) sebanyak 2,9 milyar meter-kubik (sekitar 13%). Begitu pula volume tampungan air (antaralain berupa embung, dan waduk) hanya sebesar 0,80 juta meter-kubik, yang digunakan untuk sekitar 934 ribu hektar sawah irigasi. Pada musim kemarau, ketersediaan air makin menyusut. harus dilakukan gilir aliran.
Tetapi sebenarnya, kekeringan bukan hanya di kawasan selatan. Daerah tengah dengan fasilitas saluran sekunder dan tersier yang baik juga menunjukkan gejala kekeringan. Misalnya, yang terjadi pada waduk Notopuro di Madiun. Waduk yang mengering digunakan oleh warga untuk bercocok tanam. Merespons dampak lebih buruk, BPBD Propinsi serta Kabupaten dan Kota, seyogianya telah siaga.
BNPB (pusat) juga memiliki program rutin dampak kekeringan. Diantaranya penyediaan air yang di-substitusi-kan untuk daerah-daerah yang langganan terdampak musim kemarau. Daerah-daerah tersebut antaralain NTT (Nusa Tenggara Timur), NTB, seluruh pulau Jawa, dan Lampung. Setidaknya mensuplai kebutuhan air bersih untuk konsumsi dan kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus).
Musim kemarau, bukan hanya mempersulit penyediaan air untuk sanitasi dan konsumsi. Melainkan juga berimplikasi pada kehidupan hewan. Penyakit pada hewan ternak (misalnya cacing hati, serta penyakit pada kuku dan mulut) biasanya juga sering berjangkit pada musim kemarau kering. Disebabkan faktor kekurangan makanan, yang dioplos dengan dedaunan atau pakan lain seadanya. Dampak sertaan ini dapat mengancam perekonomian tingkat grass-root.
Kesiapan BPBD mengantisipasi kekeringan, seyogianya dikoordinasi pula dengan Dinas terkait (Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas PU, dan Dinas Kesehatan). Toh setiap SKPD memiliki program aksi ke-bencana-an. Penanggulangan dampak bencana kekeringan, tak cukup hanya mensuplai kebutuhan air bersih. Namun harus lebih sistemik, terutama memperbaiki hutan sebagai resapan air.
—————- ooo ——————
