Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Dr Ir H Wahid Wahyudi, MT (nomor 2 dari kanan) saat menjadi pembicara dalam Mukerda 1 DPD Alpeksi Jatim, Kamis (28/6) kemarin.
Surabaya, Bhirawa
Keberadaan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (DPD Alpeksi) Provinsi Jatim bisa menjadi mitra strategis bagi kalangan birokrasi dalam pengembangan sumber daya di pemerintahan. Harapan ini disampaikan Kepada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Dr Ir H Wahid Wahyudi, MT saat menjadi pembicara dalam Mukerda 1 DPD Alpeksi Jatim, Kamis (28/6) kemarin.
Menurut Wahid, tantangan paling berat yang dihadapi bangsa ini adalah masalah peningkatan SDM. Hal yang sama juga dialami kalangan birokrasi pemerintahan.
“Kata kunci menghadapi kompetisi global adalah kompetensi, dan kompetensi larinya adalah bagaimana meningkatkan profesionalitas di segala bidang,” kata Wahid. Oleh karena itu, Wahid berharap Alpeksi Jatim bisa menjadi mitra strategis bagi kalangan birokrasi untuk mengembangkan kapasitas SDMnya.
“Saya berpesan agar Alpeksi menginventarisir potensi anggotanya. Kompetensi itulah yang kemudian ditawarkan ke pihak-pihak yang membutuhkan,” jelas pejabat yang dikenal mudah diterima di segala lapisan ini.
Kepada jajaran pengurus Alpeksi Jatim, Wahid juga menawarkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan memberikan sertifikasi untuk para sopir taksi.
“Pertanyaannya adalah, siapkah teman-teman Alpeksi untuk menggarapnya. Kalau siap silakan saja kami tentu dengan senang hati bekerja sama,” jelas alumnus ITS Surabaya ini. Lebih lanjut menurut Wahid, hampir semua SKPD di pemerintahan memiliki anggaran yang khusus digunakan untk peningkatan sumber daya manusia.
“Kalau Alpeksi Jatim memiliki konsep dan tawaran yang jelas, maka tentu akan bisa menjadi mitra bagi teman-teman di pemerintahan,” jelas Wahid lagi.
Narasumber yang lain dari DPP Alpeksi Ridwan Daali mengungkapkan kelahiran Alpeksi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi pengelolaan keuangan Negara yang masih memperihatinkan.
“Ketidakmampuan jajaran pemerintahan dalam menggunakan anggaran khususnya untuk peningkatan SDM menjadi keprihatinan kami,” jelas Ridwan. Oleh karena itu, lanjut Ridwan ke depannya kalangan birokrasi ketika ingin menggandeng pihak ketiga untuk menyelenggarakan Bimtek hendaknya melibatkan lembaga yang sudah memiliki sertifikat dari Alpeksi.
“Di luar itu, tentu kami tidak bisa jamin kalau dikemudian hari akan bermasalah dengan hukum karena terkait dengan kapasitas dan legalitas lembaga penyelenggara Bimtek,” tegas Ridwan lagi.
Dikonfirmasi di tempat yang sama, Ketua DPD Alpeksi Jatim Yafety Waruwu mengungkapkan meskipun kepengurusan Alpeksi Jatim baru terbentuk, namun sambutan masyarakat terhadap Alpeksi demikian besar.
“Kami sudah dilibatkan dalam beberapa Bimtek yang digelar beberapa DPRD Kab/Kota di Jatim,” jelas Yafety. Sambutan tersebut, selain menunjukkan bahwa masyarakat memang membutuhkan lembaga yang secara professional bisa menyelenggarakan acara semacam Bimtek, juga bisa diartikan bahwa kehadiran Alpeksi Jatinm sudah diterima masyarakat.
“Agenda kami berikutnya adalah menjalin komunikasi dengan temana-teman di pemerintahan agar bisa sama-sama membangun SDM birokrasi yang kuat dan maju,” jelas pengusaha muda kelahiran Nias ini. [why]
