Kembangkan Wisata Pantai di Kabupaten Malang Terganjal Lahan Perum Perhutani

Bupati Malang HM Sanusi (tengah) saat menemui Dirut Harian Bhirawa Nawang Esti (kanan) bersama staf redaksi, di Rumdin Bupati Malang, Jalan Gede, Kec Klojen, Kota Malang. [cahyono/bhirawa]

Kabupaten Malang, Bhirawa
Pengelolaan wisata pantai di wilayah Kabupaten Malang, saat ini masih belum menemukan titik temu antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Sehingga hal ini yang menyulitkan pemerintah setempat dalam mengembangkan pariwisata.
Sebab, kata Bupati Malang HM Sanusi, Sabtu (16/11), di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Malang, saat Direktur Utama (Dirut) Harian Bhirawa Nawang Esti bersama staf redaksi bersilaturahmi ke Bupati Malang, jika Pemkab Malang telah memiliki kendala untuk mengembangkan wisata pantai di Kabupaten Malang. Karena wisata pantai yang masuk area Perum Perhutani, ketika akan dibangun infrastruktur, pemilik lahan tidak mengizinkan.
Untuk mengembangkan wisata pantai yang berada dalam pengelolaan Perum Perhutani, tegas dia, Pemerintah Daerah terkendala Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga telah diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
“Dengan UU dan PP tersebut, tentunya sulit untuk mengembangkan wisata pantai. Padahal, Pemkab Malang sudah mempromosikan diri jika Kabupaten Malang ini memiliki destinasi wisata seribu pantai,” paparnya.
Sementara, Sanusi mengungkapkan, hutan yang dikelola Perum Perhutani berada dalam kawasan Kabupaten Malang, yang dalam hal ini tanggungjawab administrasi Pemkab Malang.
Seperti Pemkab Malang membangun infrastruktur peningkatan jalan yang menuju Desa Ngadas, Kec Poncokusumo, yang desa tersebut merupakan jalan yang menuju kawasan wisata Gunung Bromo.
Namun, saat itu pembangunannya dihentikan oleh Perum Perhutani, dengan alasan jalan tersebut masuk area hutan milik Perhutani. Karena hingga kini belum ada titik temu antara Pemkab Malang dengan Perum Perhutani, maka pengembangan wisata pantai di Kabupaten Malang jalan ditempat.
Selain itu juga, dia melanjutkan, pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang dibangun di kawasan Malang Selatan tak kunjung selesai, karena terkendala pembebasan lahan milik Peruhati.
Padahal, kawasan hutan milik negara, tapi dibangun untuk kepentingan umum proses pembebasan lahannya cukup sulit dan perlu birokrasi yang sangat panjang.
“Kami berharap untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar dan EK), serta Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) membuat regulasi baru, terkait pengelolaan wisata pantai yang dikelola Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Sebab, kata Bupati Malang, Perum Perhutani dibawah Kemen LHK, sehingga kedua kemeterian itu yang kita harapkan bisa membuat regulasi baru untuk pengelolaan pantai di wilayah Kabupaten Malang.
Sedangkan Pemkab Malang sendiri sudah berpaya untuk menyelesaikan pengelolaan wisata pantai dan kawasan pantai di wilayah Kabupaten Malang, pihaknya tidak hanya meminta adanya regulasi baru pada Pemerintah Pusat saja.
Namun, pihaknya juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan hingga pada DPRD Jawa Timur (Jatim), tapi juga tidak membuahkan hasil.
“Saya menilai jika Perum Perhutani ini hidup di negara dalam negara, sehingga perum tersebut seenaknya sendiri dalam pengelolaan hutan. Padahal, masih banyak kepentingan umum atau kepentingan Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakat di sekitar pesisir pantai,” tegas Sanusi.
Dalam kesempatan itu, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang tiga periode ini menegaskan, Kabupaten Malang ini sebenarnya memiliki magnet wisata pantai yang hingga kini masih menjadi pilihan utama para wisatawan. Diantaranya, Pantai Lenggoksono, Wedi Awu, Modangan, Nganteb, Sendiki, dan Tamban. Dan bahkan, ada yang bisa digunakan untuk night surfing atau surfing malam, yakni di Pantai Wedi Awu yang berada di wilayah Kecamatan Tirtoyudo.
“Dengan potensi wisata pantai di Kabupaten Malang ini, maka Pemkab Malang terus berupaya untuk segera bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga agar bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang di sektor Pariwisata,” pungkasnya. [cyn]

Tags: