Kemekumham Sahkan Golkar Munas Ancol

Kemekumham Sahkan Golkar Munas AncolJakarta, Bhirawa
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengenai Pengesahan Kepengurusan partai tersebut versi Musyawarah Nasional (MUnas) Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono.
“Benar sudah dikeluarkan SK-nya pada pukul 10.00 WIB tadi,” kata Direktur Tata Negara Kemenkumham Tenan Sitepu saat dihubungi di Jakarta.
Sebelumnya pada Jumat (19/3) Menkumham Yasonna Laoly menyatakan belum mengeluarkann SK karena ada kekurangan akta.
“Semua syarat sudah jelas, tanggal 17 Maret kami sudah menerima akta lalu pada Rabu, Kamis, Jumat (18-20 Maret) kami periksa dan sudah tidak ada masalah,” ungkap Tenan.
Tenan pun mengaku bahwa SK sesungguhnya sudah selesai pada Jumat namun belum diumumkan karena pada hari itu ada pelantikan sejumlah pejabat eselon 1 di lingkungan Kemenkumham.
Berikut petikan SK Menkumham yang ditandatangai pada pagi ini.
Memutuskan: Pertama, Mengesahkan Permohonan Perubahan AD/ART Serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Anggrek Nelly Murei, Jakarta. Kedua, susunan kepengurusan tingkat pusat parpol terlampir.
Ketiga, keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SK tersebut ditembuskan ke Ketum Golkar: Agung Laksono dan Waketum Golkar: Priyo Budi, Agus Gumiwang dan Yorrys Raweyai.
Pada Selasa (10/3) Menkumham mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono hasil Munas Ancol dengan merujuk pada dokumen Mahkamah Partai Golkar pada 3 Maret 2015 karena dua hakim yaitu Djasri Marin dan Andi Mattalatta memutuskan mengesahkan kepengurusan versi Agung Laksono.
Selanjutnya pada Selasa (17/3) Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan mendaftarkan kepengurusan dengan jumlah pengurus yang baru sebanyak 377 orang ke Kemenkumham. [ant.ira]

Rate this article!
Tags: