Pakde Karwo dan Menteri Perdagangan RI dalam rangka Rakorwil TPID 2017 dengan tema Fokus Strategi Antisipasi Gejolak Harga Menjelang Ramadan dan Lebaran.
Surabaya, Bhirawa
Menteri perdagangan RI Enggartiasto Lukita ancam akan mencabut ijin pengusaha yang terlibat Kartel, langkah tegas ini dilakukan agar masyarakat tidak resah dengan mahalnya harga sembako akibat permainan pengusaha nakal.
“ini tidak main main ya nanti akan kita cabut secara permanen agar mereka (pengusaha) yang nakal ini tidak bisa berdagang kembali,” tegas Enggartiasto Lukita saat ditemui di Hotel Shangrila usai acara rapat koordinasi identifikasi barang kebutuhan pokok menjelang puasa, lebaran, dan Idul Adha bersama gubernur Jatim, dan BI Jatim, Rabu (19/4) kemarin.
Saat disinggung soal pasokan sembako untuk puasa, lebaran dan Hari Raya, Enggartiasto Lukita menjamin pasokan aman dan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET). Ia juga memberikan apresiasi kepada pemilik toko swalayan yang menjaga komitmennya mematuhi HET. “Hasil pemantauan menunjukkan perkembangan harga barang kebutuhan pokok relatif stabil dan pasokan cukup aman di toko-toko Swalayan. Kemendag akan terus memantau penerapan kesepakatan HET,” ujarnya.
Laporan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga menunjukkan bahwa stok barang pokok memadai dan harga terpantau stabil. Stok barang pokok memadai dan harga yang diperdagangkan sesuai dengan HET yang telah ditentukan, yaitu gula Rp12.500/kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000/liter, dan daging beku Rp80.000/kg. Mendag secara tegas melarang penjualan harga ketiga komoditas itu di atas HET, tetapi dipersilakan jika dijual lebih murah dari HET.
“Jika menjual ketiga komoditas tersebut di bawah HET dipersilakan, tapi di atas itu, tentu tidak diperbolehkan. Kami mengimbau agar para pedagang mengurangi sedikit keuntungannya demi kepentingan masyarakat luas,” tegas Mendag.
Mendag menegaskan bahwa untuk mengawal stok, harga, dan pengendalian inflasi, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Pelaku Usaha. “Pemerintah ingin menjamin ketersediaan pasokan dan kestabilan harga pada level yang terjangkau. Pemerintah Pusat akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah mengawal kesiapan instansi terkait dan Pelaku Usaha barang kebutuhan pokok untuk menghindari terjadinya kekurangan pasokan, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi barang kebutuhan pokok secara tidak wajar,” tegasnya.
Pada kesempatan di Surabaya tersebut, Mendag didampingi Gubernur Jatim, Kadivre Bulog Jatim, dan perwakilan Bank Indonesia juga melakukan pelepasan beras dan gula sebanyak 10 ribu ton beras dan 3.500 ton gula ke daerah-daerah nonprodusen. Pelepasan pengiriman dilakukan secara simbolis sebanyak 6 kontainer terdiri dari 66 ton beras dan 66 ton gula.
“Pengiriman beras ini merupakan salah satu kegiatan rutin Bulog dalam rangka Movenas (movement nasional) sebagai upaya pemerataan stok di daerah nonprodusen seperti Papua, NTT, dan Kalimantan. Beras digunakan untuk pemenuhan beras sejahtera (rastra), sedangkan gula untuk disalurkan ke distributor setempat yang selanjutnya dapat dijual di tingkat ecaran sesuai dengan HET,” jelas Enggar. [ma]
