Kemenkeu-Pemkab Mojokerto Sosialisasikan ADD

Ratusan Kades se Kab Mojokerto menyimak penjelasan Pj Bupati, Selasa (3/11) kemarin.

Ratusan Kades se Kab Mojokerto menyimak penjelasan Pj Bupati, Selasa (3/11) kemarin.

Kab Mojokerto, Bhirawa.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) dan Pemkab Mojokerto menggelar Sosialisasi Kebijakan Dana Desa (DD). Sosialisasi digelar sebagai langkah antisipasi hal-hal yang bisa menghambat proses pencairan, sosialisasi digelar di Pendopo Graha Majatama, Selasa (3/11) kemarin..
DD merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai upaya mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Nantinya dana bakal dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, operasional desa dan kegiatan-kegiatan yang mampu memacu perekonomian desa.
Pj Bupati Mojokerto, M Ardi Prasetyawan, menginstruksikan kepada seluruh Kepala Desa dan Camat yang hadir dalam acara itu agar bisa mentransfer ilmu dan menyamakan persepsi terkait kebijakan ini, sebab serapan dana untuk desa cukup kompleks dan banyak.
”Saya minta kepada seluruh Kepala Desa dan Camat untuk menysinkronkan dua hal mendasar, yakni planning dengan dana itu sendiri. Sosialisasi ini saya harapkan mampu terserap dengan maksimal,” kata Ardi.
Sebab selain DD yang ditransfer dari Pemerintah Pusat, desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Mojokerto, dan Bantuan Keuangan (BK) Desa dari Provinsi Jatim. Banyaknya transferan  dengan jumlah yang cukup besar ini harus bisa diimbangi dengan tata kelola dan administrasi yang benar. ADD 2015 yang belum maksimal penyerapannya, harus cepat diselesaikan mengingat waktu yang dimiliki hanya tinggal dua bulan saja.
Sementara itu, Desky Wijaya, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu, yang hadir dalam penyampaian sosialisasi ini mengharapkan DD bisa dikelola dengan transparan, akuntabel dan penuh tanggung jawab. Agar transfer tak menyimpang, Ia menghimbau agar Pemkab Mojokerto memberi pendampingan Kades sebagai penerima dana transfer.
”Pusat sendiri telah mengucurkan dana sekitar Rp20,766 triliun. Jumlah ini naik dibanding tahun lalu yang hanya berkisar Rp9 triliun. Tahun 2016 mendatang DD diprediksi akan meningkat kurang lebih dari Rp2,76 triliun, bergerak menuju kisaran Rp46 triuliun. Kita terus berharap peningkatan dan penyerapannya berjalan imbang,” tutur Desky di acara yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kab Mojokerto, Heri Suwito, Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ismail Pribadi, dan juga Anggota Badan Anggaran Komisi VII Dapil IX Jatim, Suryo Alam.
Pj Bupati menambahkan keinginannya agar pada tahun anggaran berikutnya, kebijakan yang ditempuh bertumpu pada pemaksimalan dana transfer ke daerah. Langkah ini merupakan komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan desa yang tercantum dalam Nawa Cita. ”Pembangunan nasional berawal dari desa. Kebijakan pemerintahan kini tak sepenuhnya bergantung pada pusat. Kita bisa menjalankan fungsi desentralisasi fiskal atau pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan,” tandas Ardi Prasetyawan. [kar.adv]

Tags: