Sinergi lintas pemerintahan dalam penuntasan kemiskinan ekstrem.(Alimun Hakim/Bhirawa).
Kemiskinan ekstrem diwilayah Jawa Timur menjadi fokus garapan pemerintah saat ini.Sinergi dari pemerintah daerah,provinsi dan pusat terus juga terus dilakukan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara,Kamis, (28/10) menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2021 di Indonesia sebesar 4%, sesuai arahan Presiden agar kemiskinan estrem di tahun 2024 mencapai 0% upaya harus dilakukan meskipun masih pandemi.
“Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi di sektor pendidikan, kesehatan dan air bersih. Serta mempertajam basis datauntuk ketepatan target dan upaya percepatan,” ungkap Andie Megantara.
Oleh karena itu menurut Andie Megantara, saat ini telah dilakukan survey bersama antara Kementrian PUPR dengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kemenko PMK, BKKBN untuk memastikan lokasi miskin ekstrem dan untuk penanganan infrastruktur PUPR.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rachman Arief mengapresiasi gerak cepat Kabupaten Lamongan yang telah menetapkan 25 desa pilot project penuntasan kemiskinan ekstrem serta kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yakni upaya menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan menurunkan kantong kemiskinan.
Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf membeberkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan yakni 13,85% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37%.
Pemkab Lamongan juga telah menetapkan lima desa di lima kecamatan sebagai pilot project penanggulangan kemiskinan ekstrem Lamongan.
“Lima desa di lima kecamatan sudah ditetapkan sebagai pilot project. Sebagaimana yang disampaikan Kabupaten Lamongan juga melakukan strategi penanggulangan kemiskinan mellui upaya menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan, dan salahsatu program unggulannya yakni Home Care Service,” ungkap Abdul Rouf.
Home Care Service engintervensi masalah keluarga rawan atau rentan memiliki resiko tinggi terhadap permasalahan di bidang Kesehatan, sosial maupun ekonomi di Kabupaten Lamongan. Diharapkan dengan program gropyokan lintas OPD tersebut mampu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Selain itu menurut Abdul Rouf usulan intervensi program untuk penanggulangan kemiskinan di Lamongan yakni melalui tambahan bantuan tunai bagi warga miskin, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Perluasan cakupan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan bantuan ekonomi produktif. [Aha/Yit]
