Kemenkumham Jatim Perluas Bantuan Hukum bagi Masyarakat

Gubernur Jatim didampingi Kakanwil Kemenkumham Jatim saat launching program Jatim Amanah, Selasa (28/5). Abednego

(Launching Program Jatim Amanah)

Surabaya, Bhirawa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jatim terus meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Salah satunya berkolaborasi dengan Pemprov Jatim dan Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum (OBH), yakni launching program Jatim Amanah, Selasa (28/5).
Penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi ini dihadiri oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Serta dihadiri jajaran dan perwakilan 61 OBH se-Jatim.
Sedangkan dari Kanwil Kemenkumham Jatim diwakili langsung Kakanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati dan Kadiv Yankumham, Hajerati.
Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan tiga pihak, dari OBH salah satu perwakilannya adalah Hamidah yang merupakan direktur PPPA Bina Annisa Mojokerto, Jempin Marbun selaku Kabiro Hukum Pemprov Jatim dan Kakanwil Kemenkumham Jatim.
Khofifah mengatakan, MoU ini jadi bagian dari program 99 hari pertamanya menjabat Gubernur. Tepatnya program “Jatim Amanah” bidang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
“Terima kasih kepada OBH terkait dan Kemenkumham Jatim yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu,” kata Khofifah.
Khofifah berharap melalui program ini, nantinya bisa memperluas akses penanganan perkara di Jatim. Sebab, tahun ini Pemprov Jatim akan mengucurkan dana bantuan hukum sebesar Rp200 juta. Selain itu, akan dilakukan pemetaan bersama dengan kabag hukum dan Kemenkumham Jatim.
“Kepada Kanwil Kemenkumham, kami mohon dibantu pendampingan kepada OBH yang belum terakreditasi. Agar bisa sampai dalam angka ideal,” ungkap Khofifah.
Menanggapi hal tersebut, Susy mengaku siap mendukung untuk meningkatkan kualitas dan jumlah OBH yang terakreditasi. Sehingga bisa menjangkau seluruh kab/ kota di Jatim. Hingga saat ini, masih ada 12 kab/ kota yang belum ada perwakilan OBH.
“Kami siap mensupport, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan jumlah OBH yang terakreditasi,” tegas Susy. [bed]

Tags: