Karikatur ilustrasi
Kementerian Luar Negeri sebaiknya mengintensifkan pembicaraan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan pemerintah Arab Saudi sehingga tidak terjadi lagi kasus hukuman mati seperti yang dialami Zaini Misrin. Intensifkan pembicaraan perlindungan TKI di Arab Saudi dan perbanyak nota kesepahaman terkait TKI yang berada di negara tersebut meskipun sudah ada namun harus diperbanyak.
Saya mengakui langkah pemerintah Indonesia sudah maksimal dalam mengupayakan pembebasan Zairin karena Presiden Joko Widodo sudah tiga kali meminta agar Raja Salman memberi pengampunan kepada Zairin.
Namun ada hal-hal yang perlu diperbaiki hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi yaitu memperkuat diplomasi dengan sikap Indonesia harus lebih tegas.
Untuk kasus Zairin memang kami menyayangkannya, ini melukai hati kita sebagai anak bangsa. Hubungan kita dengan Arab Saudi agak dilematis karena banyak TKI disana namun untuk bicara lebih tegas harus dilakukan kedepannya.
Seharusnya pemerintah Arab Saudi melihat hubungan bilateral dengan Indonesia bukan hanya sebagai negara sahabat namun kedua negara memiliki sejarah panjang di masa lalu. Selain itu, Indonesia paling banyak memberangkatkan jamaah haji dan umroh ke Arab Saudi sehingga negara itu harus lebih peka dalam hubungan bilateral dengan Indonesia.
Indonesia paling banyak memberangkatkan jamaah haji dan umroh maka seharusnya itu membuat Arab Saudi lebih peka atau mengedepankan prinsip kekeluargaan ketika berhadapan dengan Indonesia.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri pada Senin (19/3) mengonfirmasi adanya eksekusi hukuman mati terhadap Zaini Misrin, buruh migran Indonesia asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur, di Arab Saudi.
Kemlu RI akan mengadakan press briefing terkait kasus Zaini Misrin dan penanganan kasus WNI atau Pekerja Migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri.
Meutya Hafidz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI
