Dr H Soekarwo
Pemprov Kekurangan 5.500 Pegawai
Pemprov, Bhirawa
Setelah proses rekrutmen CPNS 2014 lalu, hingga 2017 ini Pemprov Jatim belum mendapat jatah lagi dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan rekrutmen CPNS. Padahal setiap tahun, ada seribu lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) pemprov yang pensiun. Bahkan diprediksi, hingga 2019 nanti jumlah ASN pemprov yang bakal pensiun mencapai 11 ribu orang.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menuturkan, Pemprov Jatim sudah pernah mengirim surat ke Kemenpan dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, red) agar diberi kuota rekrutmen CPNS. Namun, usulan tersebut hingga kini masih belum ada jawaban.
Untuk mengatasi kekurangan tenaga ini, kata Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo, Pemprov Jatim memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang kinerja. “Solusinya menggunakan IT, tidak ada yang lain. Sebab nambah orang juga tidak bisa, karena tidak bisa ambil keputusan kok,” katanya, dikonfirmasi, Kamis (7/9).
Usulan formasi yang dikirim ke Kemenpan dan RB, jelasnya, adalah tenaga-tenaga teknis yang tidak bisa diisi sembarang kompetensi. Contohnya adalah penyuluh pertanian dan perkebunan. Selain itu juga ada bidang kesehatan dan guru. “Sekarang kita tinggal menunggu saja dari Kemenpan. Tapi Kemenpan juga menunggu dari Kementerian Keuangan, uangnya atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH MSi MM menjelaskan, berdasarkan data e-formasi saat ini Pemprov Jatim kekurangan pegawai sebanyak 5.500 pegawai. Jumlah itu akan terus bertambah tiap tahun, karena setiap tahunnya ada seribu lebih ASN pemprov yang pensiun. Diprediksi hingga 2019 nanti akan ada 10 ribu hingga 11 ribu ASN pemprov yang pensiun.
“Makanya kita berharap ke Kemenpan dan RB agar nanti saat ada rekrutmen CPNS, Pemprov Jatim diberikan kuota. Untuk 2017 ini, Kemenpan dan RB hanya melakukan rekrutmen CPNS di kementerian dan lembaga non kementerian di pemerintah pusat saja. Sedangkan satu provinsi yang mendapat jatah rekrutmen adalah Provinsi Kalimantan Utara. Karena provinsi ini adalah provinsi baru hasil pemekaran wilayah, jadi membutuhkan aparatur yang banyak,” katanya.
Peluang Pemprov Jatim dapat jatah rekrutmen CPNS akan terjadi pada 2018 mendatang. Di tahun ini, kemungkinan besar Kemanpan dan RB akan memberikan kuota rekrutmen bagi provinsi dan kabupaten/kota yang sudah membuat e-formasi. “Kita sudah mempunyai e-formasi. Termasuk kabupaten/kota di Jatim,” jelasnya.
Menyambut persiapan rekrutmen CPNS 2018 mendatang, BKD Jatim telah melakukan pemilihan kompetensi mana saja yang mengalami kekurangan. Paling banyak, pemprov kekurangan tenaga dokter umum, dokter gigi, perawat, guru dan tenaga fungsional lainnya seperti tenaga akuntan, tenaga teknik serta ahli IT (informasi teknologi).
“Untuk menyiasati kekurangan tenaga ini, ada beberapa langkah yang kami lakukan. Salah satunya memanfaatkan IT. Semua staf kita wajibkan untuk menguasai IT. Jika sebelumnya dikerjakan dengan alat manual, sekarang menggunakan IT,” ungkap Siswo.
Mantan Kepala Bakorwil Madiun ini mengatakan, pihaknya akan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk rekrutmen CPNS. Sebab pada rekrutmen sekarang semua usulan harus melalui rekom dari gubernur. Termasuk kabupaten/kota, pengajuan usulan kuota harus mendapatkan persetujuan dari gubernur. Sehingga usulan rekrutmen tersebut harus satu pintu melalui gubernur, tidak bisa sendiri-sendiri mengajukan kuota ke Kemenpan dan RB.
“Kemenpan dan RB nanti akan melihat surat pengajuan itu apakah sudah dapat rekom dari gubernur atau tidak. Makanya akan kita komunikasikan dengan kabupaten/kota. Untuk jumlah kuota yang diberikan Kemenpan dan RB tentu tidak semua disetujui. Kalau Pemprov Jatim menyodorkan usulan kuota 5.500, tentu tidak semuanya. Paling banyak 500 formasi saja sudah sangat bagus,” terangnya.
Kabupaten/kota di Jatim saat ini, lanjut Siswo, juga banyak yang kekurangan pegawai. Jika tiap kabupaten/kota rata-rata kekurangan 500 hingga seribu pegawai, total di Jatim puluhan ribu orang. Makanya rekrutmen CPNS di Jatim sangat mendesak untuk diselenggarakan. Sudah ada beberapa daerah yang mengajukan ke Kemenpan, tapi belum ada tanggapan.
“Jika nanti daerah diberikan kuota untuk merekrut CPNS, proses pelaksanaan rekrutmen akan diserahkan daerah. Namun dengan catatan daerah mempunyai fasilitas seperti komputer untuk menyelenggarakan CAT (computer assisted test). Jika tidak, harus ikut BKN atau BKD. Kalau pemprov sudah mempunyai semua fasilitas untuk menyelenggarakan CAT,” jelasnya.
Jika benar 2018 Pemprov Jatim mendapat jatah rekrutmen CPNS, kemungkinan 2019 pegawai rekrutan baru ini akan bisa mulai bekerja 2019. “Prosesnya memang cukup lama. Contohnya tambahan guru garda depan yang Jatim dapat, prosesnya dua tahun,” jelasnya.
Dengan tidak adanya rekrutmen CPNS tahun ini, Siswo meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan adanya informasi rekrutmen CPNS. Sebab banyak dijumpai di media sosial yang menyebut ada rekrutmen CPNS di Jatim. Jika ingin mengetahui ada tidaknya rekrutmen CPNS, bisa langsung melihat di website Kemenpan dan RB, BKN dan BKD Jatim.
“Selama 2017 ini, sudah ada beberapa korban yang datang ke BKD Jatim mengkroscek kebenaran rekrutmen CPNS. Terbaru, ada pengacara yang datang ke BKD Jatim untuk menanyakan apakah benar ada rekrutmen CPNS, dan sudah kita jawab tidak ada,” pungkasnya. [iib]
