Kemenpan Minta Biro Humas Manfaatkan Medsos

workshop Sinergi Kampanye Revolusi Mental ASN dan Reformasi BirokrasiPemprov Jatim, Bhirawa
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) minta Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim memanfaatkan media sosial (medsos). Sebab medsos dan internet kini sudah berkembang pesat di Indonesia dan bisa diakses lebih dari 100 juta penduduk Indonesia.
“Kita berharap Pemprov Jatim manfaatkan medsos seperti twitter, facebook dan termasuk website yang selalu update real time seperti berita online yang selalu memuat kabar terkini yang terjadi di masyarakat. Pak Menteri (Menpan dan) Yuddy Crisnandi, red) juga meminta memanfaatkan IT (Informasi Teknologi),” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenpan dan) Herman Suryatman saat membuka workshop Sinergi Kampanye Revolusi Mental ASN dan Reformasi Birokrasi dan Praktisi Humas Pemerintah dan Jurnalis di Hotel Santika Pandegiling Surabaya, Kamis (7/5).
Tak hanya memanfaatkan medsos, Herman juga meminta pegawai humas termasuk kepala biro humas harus memiliki akun medsos seperti twitter dan facebook. “Apa kata dunia kalau sekarang tidak memiliki medsos. Pasti dia akan ketinggalan informasi yang sangat berkembang pesat,” ungkapnya.
Menurut dia, humas pemprov harus siap pasang badan mengambil risiko terdepan jika terjadi kesalahan informasi. “Humas harus siap terkena teguran dari pimpinan dan paling depan memberikan informasi kepada masyarakat. Humas juga orang pertama yang paling mengetahui informasi. Dulu saya juga tidak bisa menulis berita, tapi karena tantangan dan harus dipaksa agar bisa,” kata Herman.
Saat ini, lanjutnya, belum banyak humas yang memanfaatkan medsos sebagai alat untuk menyebarkan informasi. “Sekarang kejadiannya hari ini, beritanya baru diunggah besok. Jelas sudah lewat momen informasi itu. Ke depannya kita akan buat website Kemenpan dan informasinya seperti berita online yang  real time,” jelasnya.
Herman mengatakan, peran humas sangat vital dalam pemerintahan. Dia mencontohkan, kebijakan yang baik jika dikomunikasikan dengan buruk informasi yang diterima di masyarakat juga akan buruk. Begitu juga sebaliknya, kebijakan yang buruk jika dikomunikasikan dengan baik bisa seolah-olah baik. “Dan pemberi informasi itu yang melakukannya humas,” katanya. [iib]

Tags: