Kemensos Cari Pola Konversi Ekonomi

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mendatangi eks lokalisasi Jarak-Dolly dan melihat hasil karya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di sana , Kamis (2/6) kemarin. [gegeh bagus]

Rp 160 Juta Telah Mengalir ke Rekening UKM Dolly
Surabaya, Bhirawa
Jumlah lokalisasi di Tanah Air yang berhasil ditutup terus bertambah. Kementerian Sosial (Kemensos) menyikapinya dengan mencari pola konversi ekonomi pasca penutupan  yang bakal diterapkan di Indonesia. Terutama untuk kawasan eks lokalisasi. Ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa saat mendatangi eks lokalisasi Jarak-Dolly, Kamis (2/6) kemarin.
Khofifah memberikan bantuan kepada delapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di eks lokalisasi Dolly dan Jarak sebesar Rp 160 juta. Proses penyalurannya, yakni pemerintah pusat langsung menurunkan ke rekening masing-masing kelompok. Dari delapan kelompok tersebut, satu kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta.
“Di Prancis ada undang-undang yang melarang prostitusi. Hal ini supaya hidup sehat dan hidup semakin bermartabat. Nah, apa yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya ini luar biasa. Dulu yang katanya terbesar di Asia sekarang berubah jadi kampung mandiri, mampu dan jaya. Ini sesuai dengan kelompoknya,” katanya saat ditemui di Gang Dolly Jalan Putat Jaya Gang Lebar.
Perempuan asli Surabaya ini menyebut, kedatangannya ke eks lokalisasi Jarak serta Dolly Surabaya untuk mencari referensi format pemberdayaan masyarakat, terutama sisi ekonomi eks lokalisasi. Format ini yang akan diadopsi untuk daerah lain. Perwakilan daerah lain yang lokalisasinya baru ditutup akan dikirim untuk belajar pemberdayaan.
Selain di eks lokalisasi Jarak dan Dolly yang terdapat KUBE masyarakat dalam pembuatan kerupuk Samiler Jarak Dolly (Samijali) serta industri UMKM lain. Di antaranya, batik, tempe, sepatu serta sandal.
Selain Surabaya yang menjadi jujukan pencarian format pemberdayaan, kata Khofifah, Samarinda juga dilirik pihak Kemensos. Masyarakat eks lokalisasi di Samarinda diberdayakan dalam pembuatan amplang berukuran besar. Keberadaannya cukup mampu menambah kesejahteraan warga.
Bertambahnya lokalisasi yang berhasil ditutup, menurut Khofifah, membuat kementeriannya membuat rangking keberadaan provinsi dengan lokalisasi yang masih ada. Di Jatim yang sudah tutup di Surabaya, Banyuwangi, dan Ponorogo. Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid ini juga merinci provinsi lain.
“Dulu lokalisasi di Jatim tertinggi jumlahnya. Sekarang  banyak tutup, dan terakhir di Mojokerto. Di Kalimantan Timur 22 titik lokalisasi ditutup serentak. Sisanya, terbanyak di Jawa Barat 11 titik, Kalimantan Tengah 10 titik, Riau 9 titik. Target penutupan semua lokalisasi itu pada 2019,” tandas alumni Universitas Airlangga (Unair) ini.
Dijelaskannya  untuk anggaran penutupan dan pasca penutupan sinergi antara pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Untuk tiap eks PSK berhak atas uang jatah hidup, modal ekonomi produktif dengan total Rp 50 juta per orang.
Kemensos juga pasang target menuntaskan masalah lain. Untuk anak jalanan (Anjal) ditarget tuntas Desember 2017, orang dipasung tuntas Desember 2019. Anak yang berhubungan dengan hukum ditarget kelar 2018. Setelah 2018, anak yang berurusan dengan hukum tidak masuk Lapas dan dicampur tahanan dewasa.
“Sekarang 59% anak yang berurusan dengan hukum masuk Lapas dan dicampur napi dewasa, 40% lainnya masuk Balai Pemasyarakatan (Bapas). Ke depan anak-anak itu tidak lagi masuk Lapas atau Bapas, mereka akan dibina. Ini PR (Pekerjaan Rumah) kita, infrastrukturnya disiapkan,” rincinya.
Sementara itu, selama di eks lokalisasi Jarak dan Dolly, Khofifah berkunjung ke KUBE masyarakat yang memproduksi kerupuk Samiler Jarak Dolly (Samijali). Samiler adalah kerupuk yang dibuat dari tepung singkong disertai bumbu. Ada beberapa rasa, original, balado dan sapi panggang.
Dana bantuan itu, oleh Mensos, diserahkan secara simbolis kepada  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Soepomo. Soepomo mengatakan, sebenarnya bantuan tersebut sudah langsung ditransfer ke rekening masing-masing KUB.
“Sudah tidak melalui kami (Dinsos) lagi. Tugas Dinsos hanya memverifikasi, apakah benar penerima bantuan itu ada. Jadi per orang dapat Rp 2 juta, karena masing-masing kelompok ada 10 orang,” ujarnya.
Dana bantuan APBN itu adalah program Kementerian Sosial bernama Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Bantuan ini ditujukan untuk mengembangan KUB di lokasi bekas prostitusi. “Kami akan mengevaluasi laporan dari masing-masing kelompok, enam bulan setelah menerima bantuan,” kata Soepomo.
Dana bantuan KUBE ini adalah buah dari pengajuan para pelaku usaha ke Kelurahan setempat, kemudian ke Kecamatan, lalu diajukan ke Kemensos melalui Dinsos Kota Surabaya. Soepomo menjelaskan, bantuan yang diserahkan oleh Mensos secara simbolis adalah hasil pengajuan yang telah diverifikasi oleh Dinsos Surabaya.
Tidak hanya KUBE, bantuan Kemensos untuk para eks PSK juga berupa bantuan dana Rp 5.050.000 yang telah diberikan pasca penutupan dolly 2014 lalu.
Camat Sawahan Yunus menambahkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca penutupan lokalisasi sudah mulai menunjukkan hasil. Termasuk industri rumahan pembuatan tempe, pembuatan sepatu dan sandal, serta batik.
“Dulu saat malam, di atas jam 18.00, ibu-ibu sini tidak berani keluar khawatir disangka yang bukan-bukan. Anak-anak juga dilarang keluar rumah oleh orangtua, dikhawatirkan mereka melihat keberadaan PSK yang menunggu tamu. Sekarang, anak-anak bisa belajar kelompok saat malam, ibu-ibu bisa beraktivitas malam,” pungkas Yunus.
Sementara, Ketua Melukis Harapan, Dalu Nuzlul Kirom yang juga mendampingi Kemensos mengatakan, ini adalah simbol perubahan di eks lokalisasi Dolly dan Jarak. Menurutnya, untuk melakukan perubahan itu perlu adanya kolaborasi. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, kalangan akademis. “Semua harus berkolaborasi bukan bersaing, karena semua bertujuan baik,” kata Dalu. [geh]