Jakarta, Bhirawa.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus ada di Kemensos, bukan di BPS dan diberbagai Kementerian. Sehingga pemerintah bisa meletakkan program pembangunan-nya, lewat data kemiskinan yang dimiliki Kemensos.
“Kita melihat sekarang ini, Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah ada di BPS dan seluruh Kementerian. Hingga membuat rancu pemerataan pembagian Bansos. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang tiba-tiba masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, tanpa diperkirakan ini. DTKS di Kemensos bisa mempermudah dan mempercepat penyaluran Bansos,” papar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (PKB) dalam dialektika demokrasi dengan tema “Bantuan Sosial Sudahkah Tepat”, Kamis (19/11). Hadir sebagai nara sumber Mensos Juliari P Batubara ( hadir dalam virtual), anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis dan pakar komunikasi Emrus Sihombing.
Mensos Juliari Batubara mengakui, selama pandemi Covid-19, dalam menyalurkan Bansos, Kemensos sudah menyalurkan Bansos hingga 95%. Sisanya yang 5% penyalurannya akan dibenahi dan diperbaiki lagi. Penyaluran Bansos pandemi selama ini memakai data DTKS yang ada di Kemensos.
Iskan Qolba Lubis berpendapat, bahwa memang seharusnya data masyarakat miskin berada sepenuhnya di Kemensos. Sehingga dalam penyaluran Bansos atas dasar data di Kemensos, lebih memudahkan dan memperlancar penyaluran.
“Pemutakhiran dan kepemilikan data ini menjadi sangat penting, sebab akan sangat brpengaruh pada mental masyarakat nantinya. Maka Kemensos harus dilengkapi dengan data yang lengkap dan data itu harus setiap hari update. Bukan cuma sekali dalam 6 bulan, maka ditanya akan ketinggalan. Sehingga tidak akan ada lagi orang yang berkedudukan, menerima Program Keluarga Harapan atau PKH,” papar Iskan.
Dikatakan, di luar negeri, memiliki pusat data yang lengkap dan data itu tidak boleh dibawah satu sektor seperti BPS. Data tidak boleh dipengaruh oleh politik dan tidak boleh dirubah-rubah tiap hari. Data harus dianalisa tiap hari. [ira]
