Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Kunjungi Situbondo

Dirjen PDT pada Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Singgih Winarto bersama Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi, saat meninjau keramba ikan kerapu di laut Gundil Desa/Kec. Kendit kemarin.[sawawi/bhirawa]

(Gelar Sosialisasi Dana Desa dan Meninjau Pusat Keramba Ikan)
Situbondo, Bhirawa
Dirjen PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Singgih Winarto beserta sejumlah Direktur mengunjungi Situbondo kemarin. Sebelum  meninjau pusat pengembangan budi daya ikan kerapu di laut Dusun Gundil, Desa/Kecamatan Kendit, Situbondo, rombongan yang didampingi Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi itu lebih dahulu meresmikan acara sosialisasi dana desa dan Jelajah Desa Nusantara ( JDN) di lantai II Pemkab Situbondo. Ikut hadir jajaran Forpimda, pimpinan SKPD, seluruh Camat dan Kades/Lurah se Situbondo.
Menurut Singgih, dalam beberapa hari ini pihaknya sudah melakukan program jelajah desa nusantara ke Sulawesi, Gorontalo dengan beberapa kabupaten setempat. Selanjutnya, kata Singgih, pihaknya juga melintasi pulau Jawa  mulai dari Jakarta, Cirebon Jabar Magelang Jateng hingga di Kabupaten Trenggalek dan Situbondo, Jatim.
“Kami akan melanjutkan sosialisasi dana desa di pulau pulau lain di Sumatera setelah lebaran. Agar dana desa tidak timbul masalah, kami berupaya untuk terus melakukan sosialisasi dengan aturan main yang ada. Selain itu, kami juga menggunakan  pendamping dalam perencanaan dan pengawasannya,” urai Singgih.
Masih kata Singgih, selain itu lembaganyà juga melakukan peningkatan aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam pengelolaan dana desa serta tata kelola keuangan pada saat penyaluran dana desa berikut pertanggungan jawaban dana desa tersebut. “Upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas pendampingan serta pengawasan juga menjadi atensi kami, sehingga  dapat meningkatkan kinerja sehingga hasilnya terus membaik,” terang Singgih.
Kesuksesan program ini, kata Singgih, menjadi  tanggung bersama pemerintah pusat, Pemkab dan masyarakat. Sasaran lain dalam kunjungan Dirjen PDT kemarin adalah untuk meningkatkan IPM (indeks pembangunan manusia) dengan pola pengembangan ekonomin masyarakat daerah pedesaan. Ini sangat cocok, urai Singgih, seiring letak geografis pantai Situbondo yang sebagian besar digarap petani nelayan setempat.
Dengan potensi ini, kata dia, diharapkan  kesejahteraan masyarakat kian tumbuh pesat seiring dengan animo dunia usaha masyarakat yang menininggi. “Dana desa ini juga disalurkan pada program pembangunan keramba ikan. Ini sangat seirama dengan luas wilayah kelautan di Situbondo yang memanjang mulai Kec Banyuglugur-hingga Kec. Banyuputih,” paparnya.
Untuk bantuan tahun 2015 lalu, kupas Singgih, pihaknya sudah menyalurkan dana total senilai 10 miliar lebih. Dana sebesar itu, antara lain dialokasikan untuk program keramba jaring apung; produksi jagung; 35 unit sarana angkutan hasil pertanian; pengembangan perkebunan kopi luwak serta untuk keterampilan sarana menjahit.
Sementara itu, menurut data di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, hingga saat ini Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menjadi salah satu kabupaten/kota yang ditargetkan pemerintah untuk lepas dari status daerah tertinggal.
Singgih juga mengupas soal keberadaan kabupaten/kota yang berstatus daerah tertinggal memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Namun secara umum, lanjut Singgih, daerah tertinggal Penghasilan Asli Daerah atau PAD jumlahnya minim sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi. “Khusus untuk Situbondo, permasalahan yang harus diselesaikan yaitu bagaimana meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang berada di bawah rata-rata nasional,” terang Singgih.
Untuk mempercepat keluar dari status daerah tertinggal, lanjut Singgih, Situbondo juga didorong melalui dana desa untuk membangun tempat pencucian ikan, perbaikan infrastruktur seperti jalan desa dan talut pencegah banjir. Singgih membeberkan, pada tahun 2015-2019 tercatat 122 kabupaten/kota di Indonesia yang dinyatakan masih tertinggal. 80 Kab/Kota ditargetkan lepas dari status tertinggal pada tahun 2019 mendatang. “Di Jawa Timur ada empat kabupaten/kota berstatus daerah tertinggal, yaitu Situbondo, Bangkalan, Sampang dan Bondowoso,” pungkas Singgih. [awi]