Kemiskinan di Kota Probolinggo Alami Penurunan

Kota Probolinggo, Bhirawa
Berbagai upaya melalui program-program untuk melakukan pengentasan kemiskinan di kota Probolinggo, dengan kerjasama yang keras dari semua pihak maka angka mekiskinan di Kota Probolinggo dari tahun ketahun terus menurun.
Dengan apa yang sudah di .lakukan tersebut maka kota Probolinggo masalah angka kemiskinan menduduki urutan ke sembilan (9) dari 38 kota/kabupaten se Jawa Timur. Hal ini diungkapkan wali kota Hadi Zainal Abidin, Senin (16/3).
Angka yang di release pihak BPS sebagai rujukan bagai pemerintah daerah untuk kelanjutan menangani kemiskinan di kota Probolinggo, 6,91% penduduk miskin di tahun 2019, lebih rendah dari pada tahun 2018. Garis kemiskinan di kota Probolinggo dari tahun ke tahun meningkat karena faktor inflasi, yakni R. 479.000,- di tahun 2018 menjadi Rp 501.505,-/bulan/kapita.
Tingkat partisipasi angkatan kerja 2019 sebesar 63,85 %, 2018 sebesar 64,89%. Perkembangan inflasi 2017 sebesar 3,18% tahun 2018 sebesar 2,18% dan tahun 2019 sebesar 1,99%, dengan begitu maka angka infalasi di kota Probolinggo cukup rendah.
Wali kota Hadi menegaskan, kemiskinan di kota Probolinggo mengalami penurunan, apa yang dilakukan tahun kemarin ada dampak nyata. Prosentase penduduk miskin di tahun 2019 kota Probolinggo berada di urutan setelah kota Pasuruan atau urutan ke dua. Keberhasiln ini atas upaya OPD dengan program yang mempriotaskan penanggulangan kemiskinan.
Dinas Kesehatan, pelayanan penduduk miskin di Puskesmas dengan progran Universal Health Coverage (UHC). Sebanyak 97,24 persen dari 238.744 warga Kota Probolinggo, kini terkaver program JKN-KIS. Ini dicapai setelah pemkot setempat, bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan penduduk sebagai peserta dengan status PBI daerah.
Untuk keperluan tersebut, Pemkot Probolinggo mengalokasikan anggaran Rp 9,7 miliar dari APBD, DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan Pajak Rokok. Angka tersebut melampaui target minimal UHC sebesar 95 persen.
Dengan capaian tersebut, Pemkot Probolinggo menerima penghargaan dari Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur. Kota Probolinggo menjadi kota kelima di Jatim yang mencapai UHC setelah Mojokerto, Madion dan Kota Pasuruan.
“Ini merupakan wujud janji kami kepada masyarakat Kota Probolinggo untuk memberikan peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk. Semoga bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin.
Habib Hadi mengatakan, secara bertahap, jumlah penerima JKN-KIS akan terus bertambah hingga 100 persen. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Probolinggo sedang bekerja memvalidasi NIK semua penduduk.
Sebelumnya ada sekitar 78 persen warga yang tercover JKN-KIS. Baik sebagai peserta mandiri, penerima upah, PBI pusat, maupun PBI daerah. Dengan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, 97,24 persen warga terlah tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Dinas Sosial terdapat Keluarga penerima manfaat sebanyak13.395 KPM, bantuan disabilitas 141 orang, bantuan bagi orang ganguan jiwa 36 orang. Peninggkatan pelayanan penanggulang kemiskinan melalui unit pelayanan terpadu (UPT) per 31 Desember 2019 sebesar 2054 orang Dengan rincian, penerbitan kartu pendalungan sebanyak 1190, penerbitan kartu bestari sebanyak 864 orang dan banyak program dinas sosial.
Tercatat sampai bulan Oktober 2019, ada 95 orang penerima PKH mengundurkan diri. Jumlah ini bertambah dibandingkan bulan September yang hanya 91 orang. Warga masyarakat yang sadar bahwa dirinya sudah masuk kategori mampu banyak yang memutuskan mundur dari PKH. Tercatat sampai Oktober ada 95 orang yang sudah mundur. [Wap]
Wali kota Hadi saat Pres Release dengan awak media.[wiwit agus pribadi/bhirawa]