Foto: ilustrasi
Perkotaaan Turun, Pedesaan Naik
Pemprov, Bhirawa
Jumlah penduduk miskin di Jatim bulan Maret 2016 dibandingkan September 2015 turun sebesar 0,23 poin persen, yaitu dari 12,28 persen pada September 2015 menjadi 12,05 persen pada Maret 2016.
Berdasarkan daerah kota dan desa, selama satu semester (September 2015 sampai dengan Maret 2016) penduduk miskin di perkotaan turun 0,47 poin persen, sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan 0,17 poin persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jatim, Teguh Pramono mengatakan, pada periode September 2015 – Maret 2016, garis kemiskinan meningkat sebesar 1,67 persen atau Rp. 5.297 per kapita per bulan, yaitu dari Rp. 316.464 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp.321.761 per kapita per bulan pada Maret 2016.
Kenaikan garis kemiskinan di perkotaan sedikit lebih tinggi daripada di perdesaan. Garis kemiskinan perkotaan meningkat sebesar 1,70 persen, sedangkan garis kemiskinan perdesaan meningkat 1,68 persen.
Kenaikan garis kemiskinan tersebut, meliputi garis kemiskinan makanan (1,68 persen untuk perkotaan dan 1,22 persen untuk perdesaan) dan garis kemiskinan bukan makanan (1,75 persen untuk perkotaan dan 3,11 persen untuk perdesaan).
Berdasarkan komoditas makanan, ada 6 komoditas yang secara persentase memberikan kontribusi yang cukup besar pada garis kemiskinan makanan yaitu beras, rokok filter, gula pasir, telur ayam ras, tempe, dan tahu. Komposisi tersebut terjadi pada semua wilayah baik di perdesaan maupun perkotaan. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.
Selain kemiskinan dipicu komoditas makanan dan non makanan, namun ada permasalahan lainnya diantaranya dugaan kemungkinan besar orang-orang yang pada taraf miskin ini, terutama di perdesaan, adalah orang-orang yang sudah sepuh atau sudah tua. “Untuk itu diperlukan penanganan secara karitatif (bersifat memberi kasih sayang),” katanya.
Penduduk miskin terutama yang lanjut usia, kalau diberi pekerjaan atau disuruh mengerjakan proyek padat karya, maka sudah tidak lagi memiliki kemampuan. “Perlu ada bantuan-bantuan secara langsung dari Pemerintah, yang diberikan kepada mereka, untuk memperbaiki kondisi kemiskinannya,” katanya.
Teguh juga mengatakan, pihaknya perlu melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui jumlah penduduk miskin di Jatim dari 4,70 juta jiwa atau 12,05 persen dari total penduduk ini memang berusia lanjut.
Meski demikian, penciptaan lapangan pekerjaan baru di pedesaan, menurutnya tetap harus dilakukan oleh pemerintahan setempat maupun Pemprov Jatim. “Sebagian besar masyarakat pedesaan ini kan bekerja serabutan, ya. Tidak menentu. Dan seperti yang saya bilang, sumber penghasilan di pedesaan ini memang masih sedikit,” katanya. [rac]
