Kenaikan Anggaran PNS Rp 43,6 T Tak Wajar

Fitra Soroti APBN 2014
Jakarta, Bhirawa
Kenaikan belanja PNS dalam APBD 2014 mulai disoal. Dengan kenaikan belanja pegawai yang mencapai Rp 43,6 triliun, pemerintah dinilai lebih memanjakan PNS dibandingkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyebutkan APBN 2014 tercatat memiliki anggaran sebesar Rp 1.816 triliun dan pada 2013 sebesar Rp 1.726 triliun. Artinya anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 90,5 triliun. Namun kenaikan anggaran 2014 banyak dialokasi untuk belanja rutin pemerintah pusat. Pada 2013, alokasi belanja rutin pemerintah sebesar Rp 742 triliun, sedangkan pada tahun anggaran 2014, anggaran rutin pemerintah pusat dialokasi sebesar Rp 889 triliun.
“Kenaikan belanja rutin itu terlalu besar, mahal dan sangat membebani setiap tahun APBN. Hal ini bila dibandingkan dengan anggaran modal pada APBN, di mana dari 2013 ke 2014, kenaikan hanya sebesar Rp 13,2 triliun. Padahal, anggaran modal ini diperuntukkan bagi perbaikan intrastruktur jalan yang rusak, dan sarana dan prasarana publik lainnya,” ujar  Direktur Advokasi dan Investigasi Fitra, Ucok Sky Khadafi dalam rilisnya yang disampaikan ke media massa, Senin (10/3).
Selain itu, belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai pemerintah juga sangat timpang. Kenaikan belanja pegawai dari 2013 ke 2014 sampai sebesar Rp 43,6 triliun, namun kenaikan belanja modal untuk pembangunan hanya sebesar Rp13,2 triliun.
“Dengan komposisi ini bisa dikatakan pemerintah lebih memanjakan pegawai negeri daripada diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Padahal masih banyak jalan yang rusak, belum diperbaiki oleh pemerintah sehingga sangat menganggu ekonomi rakyat miskin,” kata Ucok.
Di sisi lain, mana ada pegawai pemerintah hidup dalam kemiskinan, karena mereka selalu mendapat upah dan mengalami kenaikan gaji setiap tahun.
APBN mencatat belanja rutin pada 2014 menghabiskan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 54%  dari total pendapatan pajak sebesar Rp 1,661 triliun. Sedangkan pada 2013, belanja rutin menghabiskan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 50%  dari total pendapatan sebesar Rp 1,497 triliun.
Dengan demikian, pendapatan pajak dalam negeri sudah dihabiskan sebesar 50% hingga 54%  hanya untuk kebutuhan belanja rutin. Selanjutnya, belanja rutin yang paling banyak menghabiskan pendapatan dari pajak dalam negeri adalah belanja pegawai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Temuan Fitra menyebutkan pada 2014 pendapatan pajak dalam negeri hanya untuk kebutuhan belanja pegawai, baik pusat maupun daerah, dan menghabiskan 37%  anggaran pendapatan. Sedangkan pada 2013, menghabiskan 36%  dari anggaran pendapatan dari pajak dalam negeri.
Alokasi APBN sebesar 50%  hingga 54%  diberikan untuk kebutuhan dana rutin atau belanja pegawai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, alokasi yang 50% lagi dibelanjakan kemana?
Bila melakukan simulasi dengan mengambil hasil audit BPK pada semester I-2013, ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 472,9 triliun di 94 pada kementerian atau lembaga negara. Jadi, dari penyimpangan anggaran sebesar Rp 472,9 tiliun maka negara sudah kehilangan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 32%.
Dengan demikian, pendapatan negara dari  pajak hanya habis untuk belanja rutin sebesar 54%  karena ada penyimpangan anggaran atau kebocoran anggaran sebesar 32% , maka anggaran APBN sebanyak 86% tidak sampai ke rakyat. Artinya setiap tahun APBN selalu meningkat terus, tetapi tidak mampu menyejahterakan rakyat karena rakyat hanya menikmati sebanyak 14% dari total pendapatan pajak dalam negeri.  [ira]

Tags: