Oleh
Agus Samiadji
Wartawan Senior
Presiden Jokowi / JK yang digadang gadang membawa perubahan dalam perekonomian di dalam negeri murah sandang pangan, berdaulat pangan, energi dan sumber daya alam. Namun menjabat belum genap sebulan sudah akan menaikkan harga BBM. Akibatnya harga BBM belum naik saja, harga sembako di pasaran sudah merambat naik. Antrian panjang kendaraan di SPBU hampir di seluruh daerah khususnya di luar jawa. Rencana Jokowi / JK untuk menaikkan harga BBM waktunya belum tepat, terlalu tergesa-gesa. Harga BBM bersubsidi tersebut sudah dipatok oleh pemerintahan SBY sampai akhir Desember 2014 masih cukup dengan plafon 46 juta kilo liter dengan harga Rp 6.500,- per liter sesuai dengan APBN 2015. Mestinya, pemerintahan Jokowi / JK menunggu sampai akhir tahun 2014, dan memberikan solusi keterangan tentang harga subsidi BBM yang sekarang ini mencapai ratusan trilyun. Subsidi BBM tersebut, tidak tepat sasaran, yang menikmati adalah hanya orang kaya yang memiliki mobil pribadi, sedangkan rakyat tidak bisa menikmati harga subsidi BBM. Karena itu, pemerintahan Jokowi JK terpaksa akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Hasil dari kenaikan harga BBM subsidi sebagian besar untuk membantu rakyat, sebagian lagi untuk membangun infrastruktur untuk seluruh daerah di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa harga BBM subsidi tersebut dihitung pada saat harga minyak mentah di luar negeri U$105 dollar per barel, sekarang harga minyak turun menjadi U$ 80 dollar per barel.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil menyatakan kalkulasi dan semua aspek rencana kenaikan sudah final dan sudah disampaikan kepada Jokowi JK, tinggal mengumumkan saja kalau hal tersebut disetujui dan kalau tidak ada perkembangan baru.
Ingat, masalah BBM bukan saja masalah ekonomi, tetapi masalah BBM menyangkut masalah politik. Karena itu, pada waktu pemerintahan SBY akan menaikkan harga BBM bersubsidi, mendapat reaksi keras dari anggota DPR – RI dari fraksi PDI dan lain-lain. Demonstrasi oleh mahasiswa dan rakyat hampir di seluruh Indonesia, sehingga SBY Boediono menyatakan sampai akhir jabatannya tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan demikian, maka sampai akhir jabatan selama 10 tahun, pemerintahan SBY berakhir dengan mulus tak terjadi kenaikan harga sembako.
Kenaikan Agar Ditunda
Pemerintahan Jokowi / JK memang dihadapkan permasalahan yang rumit untuk memecahkan masalah BBM bersubsidi. Jokowi / JK tak bisa menghindari permasalahan BBM bersubsidi, yakni maju kena mundur kena. Namun, segala tantangan dan permasalahan tersebut harus dihadapi bersama dan dicari jalan keluar yang terbaik. Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan BBM di dalam negeri yang sudah dikatakan karena salah urus, terjadinya mafia BBM, membangun infrastruktur kilang minyak, pembelian minyak mentah langsung tidak melalui pihak ketiga dan memanfaatkan SDM yang sudah berpengalaman dalam negeri sendiri. Kalau semuanya itu sudah dilakukan, dalam waktu beberapa bulan, masih belum bisa menutupi subsidi, maka terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi. Selain itu, pada perhitungan APBN 2015, harga BBM luar negeri dengan harga U$ 105 dollar per barel, sedangkan sudah dua bulan ini harga minyak dunia sudah menurun menjadi U$ 80 dollar per barelnya. Jadi masih bernafas dan menyusun kekuatan.
Menurut pengamat perminyakan Kartubi, penurunan harga minyak dunia tidak berlangsung lama, karena itu Jokowi / JK harus gerak cepat menangani masalah BBM bersubsidi tersebut. Dengan adanya rencana kenaikan BBM bersubsidi dari Rp 6.500,- menjadi Rp 9.000,- per liter sudah tentu akan membawa dampak negatif, terutama kenaikan harga sembako, kenaikan transportasi darat dan laut, para nelayan dan sekalipun tujuannya dari kenaikan BBM bersubsidi tersebut untuk mengurangi defisit anggaran untuk subsidi BBM ratusan trilyun dan kurang tepat sasaran, namun dampaknya yang paling berat adalah masyarakat kecil.
Karena yang menolak kenaikan harga BBM subsidi antara lain para mahasiswa, elemen masyarakat, organisasi masa, pelaku usaha dan organda dan kaum buruh. Agar harga BBM subsidi tepat sasaran, yakni untuk pemilik kendaraan roda dua, kendaraan angkutan umum bus, mikrolet dan angkot, para nelayan dan para petani. Membangun SPBU di daerah pesisir, tempat pelelangan ikan, sentra petani di pedesaan. Agar penyaluran tepat sasaran, perlu pengawasan ketat dari aparat kepolisian, tidak diperkenankan membeli melalui jerigen, terkecuali dapat surat dari Kepala Desa setempat.
Karena itu, sebaiknya kenaikan harga BBM ditunda sampai awal tahun 2015 nanti. Hal tersebut untuk menghormati dan menghadapi hari Natal dan tahun baru. Kalau bulan November 2014 ini harga BBM dinaikkan, akan terjadi kenaikan harga sembako dan lain -lainnya. Perayaan Natal dan tahun baru, sudah dipastikan akan terjadi kenaikan harga dua kali. Dengan demikian, yang akan menanggung resiko adalah rakyat kecil semakin menderita. Walaupun pemerintahan Jokowi / JK memberikan tiga kartu sakti KIS, KIP dan Kartu Keluarga Sejahtera, tidak ada artinya.
Sedangkan ke 3 kartu Saksi Jokowi KIS, KIP dan PKP, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Sejahtera pelaksanaannya di lapangan masih belum lancar. Para pejabat dan rakyat masih bingung pelaksanaan dari ketiga kartu tersebut.
Karena pemerintahan SBY sudah ada BPJS, JKN yang diluncurkan enam bulan lalu itupun pelaksanaannya kurang lancar. Apalagi tiga kartu Sakti Jokowi yang belum sebulan, sehingga pelaksanaannya lebih membingungkan masyarakat dan pejabat di lapangan. Sementara BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa tahun lalu sudah berjalan lancar dan masih perlu disempurnakan.
Harapan saya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY tersebut itu saja dilaksanakan yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Tampaknya pemerintahan Jokowi / JK mencari pencitraan dengan mengeluarkan tiga kartu sakti KIS, KIP dan PKP tersebut. Sementara pembuatan tiga kartu sakti tersebut mendapat sorotan dari DPR-RI, darimana dananya. Tak perlu Jokowi / JK mencari pencitraan, karena masyarakat sudah mengetahui dan memilihnya. Yang penting adalah kerja nyata untuk kepentingan rakyat. Karena itu, harapan saya agar pemerintahan Jokowi / JK berjalan lancar, maka sebaiknya menunda kenaikan harga BBM bersubsidi pada awal tahun 2015 mendatang. Sementara mengenai tiga kartu KIS, KIP dan PKP harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan DPRI RI secara transparan.
———————– *** ———————-
