Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga gas elpiji 3 kg mendapat tantangan. Salah satunya dari Dewan Energi Nasional (DEN). Lembaga ini mendesak pemerintah untuk mengukur terlebih dahulu pendapatan per kapita masyarakat pasca kenaikan BBM dan listrik sebelum mengambil kebijakan. Apalagi upaya pemerintah dalam menstabilkan harga domestik elpiji juga belum ada.
“Kemarin sudah ada pengurangan subsidi BBM dan listrik, untuk elpiji ini harusnya jangan dikurangi dulu. Apalagi peranan pemerintah dalam menstabilkan harga domestik juga belum ada. Pemerintah kan punya alokasi anggaran dari penghematan BBM dan listrik. Nah itu secara bertahap bisa digunakan untuk subsidi elpiji 3 kg sampai ekonomi kita tumbuh dan menyehatkan sektor produktif sehingga income per kapita masyarakat naik, ” kata anggota DEN Tumiran ditemui di sela-sela acara acara Talkshow Infrastruktur Migas 2015 di Hotel Sultan Jakarta, Senin (28/1).
Untuk diketahui pemerintah berencana mengevaluasi harga gas elpiji 3 kg. Keputusan terhadap harga baru gas elpiji 3 kg akan diumumkan pada Februari. Ada dua opsi pemerintah terkait gas elpiji 3 kg, salah satu opsi tersebut adalah bakal menaikkan harga gas elpiji 3 kg sebesar Rp 1.000 per kg atau tidak menaikkan dengan menambah subsidi sebesar Rp 2 triliun yang berasal dari pengalihan subsidi BBM dan PLN. Padahal sebelumnya, pemerintah juga telah menaikkan tarif listrik.
Menurut dia, jika pendapatan per kapita masyarakat sudah naik, kenaikan gas elpiji 3 kg ini sah-sah saja dilakukan. Tetapi semuanya tetap harus didukung dengan penciptaan lapangan kerja yang bisa menambah pendapatan per kapita masyarakat.
Terkait alasan Pertamina mengaku rugi akibat penjualan elpiji 3 kg, Tumiran balik mempertanyakan pada Pertamina. “Pertamina rugi, alasannya apa? Pertamina kan perusahaan pemerintah, bisa dialokasikan sebagian dari pemerintah. Gas kita kan masih banyak. Dan itu kita ekspor, seharusnya dari hasil ekspor itu sebagian bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara itu dalam acara yang sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tengah menggodok berbagai opsi terkait gas elpiji 3 kg. Salah satu rencana jangka panjang pemerintah adalah melakukan pola subsidi tertutup untuk gas elpiji 3 kg.
“Selama ini elpiji 3 kg pola subsidinya terbuka, siapa saja bisa beli. Nah ke depan kita mau bikin subsidinya tertutup, maksudnya yang benar-benar tidak mampu saja yang bisa menggunakan gas elpiji 3 kg. Ini bakal diterapkan dalam lima tahun ini,” kata Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja.
Nyoman menjelaskan, salah satu rencana yang dikaji adalah rakyat yang benar-benar tidak mampu akan diberi semacam Kartu Sejahtera untuk dapat membeli elpiji 3 kg ini. Sehingga, subsidi ini ke depannya benar-benar tepat sasaran.
“Sekarang kan masih banyak pengusaha restoran yang pakai elpiji 3 kg. Makanya kita tidak mau lagi ini terjadi,” tambahnya.
Terpisah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyebut rencana kenaikan gas elpiji 3 kg saat ini masih belum dibahas. “Nanti kita lihat, belum (ada keputusan),” kata Sofyan di Istana Negara kemarin.
Sofyan menjelaskan, hal tersebut pada dasarnya masih dalam tahap wacana dan evaluasi yang mendalam. “Itu masih wacana,” imbuhnya. [ira]
