Kenaikan Indeks Demokrasi Hasil Keterbukaan Legislatif

Indeks DemokrasiDPRD Jatim, Bhirawa
Naiknya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jatim dari peringkat semula 23 menjadi nomor 9 diatensi khusus legislative jatim. Posisi Jatim menggeser Jawa Barat dan Jawa Tengah yang semula di atasnya merupakan hasil kerja keras semua elemen.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menegaskan alasan Jatim menduduki peringkat ke tujuh jauh di bawah Jateng dan Jabar, karena DPRD Jatim mulai membuka seluas-luasnya akses pelayan informasi terkait produk yang dihasilkan DPRD ke masyarakat. Begitu juga terkait dengan sistem demokrasi, ternyata Jatim lebih baik dibanding Jateng dn Jabar, karenanya kemudian Jatim masuk dalam peringkat nomor tujuh.
“Suatu kebanggan bagi kami, posisi IDI di Jatim menempati urutan ke tujuh. Atau di atas Jabar dan Jateng. Ini setelah kami berjuang keras untuk membuka semua akses pelayanan terkait dengan Perda yang dihasilkan oleh dewan. Termasuk soal managemen demokrasi di Jatim. Hasilnya sungguh membanggakan,”tegas politisi asal Partai Golkar, Minggu (7/8).
Ditambahkannya, alasan mengapa sebelumnya Jatim menempati urutan ke 23 jauh di bawah Jateng dan Jabar, hal ini dikarenakan sistem informasi dan layanan DPRD Jatim sulit diakses. Karenanya, saat dirinya dipercaya menduduki posisi Ketua Komisi A DPRD Jatim semuanya dirombak. Sekaligus dilakukan pergantian SDM-nya. Setelah itulah akhirnya segala informasi termasuk layanan terbuka lebar dan semua masyarakat bisa mengaksesnya.
sebelumnya, Kepala BPS Jatim, Teguh Pramono menegaskan IDI Jatim 2015 mencapai angka 76,90 dalam skala 0 sampai 100, angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,54 poin dibandingkan dengan angka IDI Jatim 2014 sebesar 70,36. Namun demikian capaian kinerja demokrasi Jatim masih pada katagori sedang.
Ditambahkannya, untuk pencapaian angka demokrasi Jatim saat ini ternyata dipengaruhi perubahan 3 aspek demokrasi yang diukur yaiu kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi. “Yang pasti dari tiga aspek yang diukur semuanya mengalami peningkatan. Cuma pada kebebasan sipil seharusnya pemangku kebijakan fokus pada poin yang satu ini. Sebab kebebasan atau ekspresi masyarakat seringkali menabrak rambu dan nilai demokrasi. Diantara soal agama yang belum teratasi,”tegasnya. [cty]

Tags: