Kenaikan Iuran BPJS, Solusi Tutupi Defisit ?

Presiden Joko Widodo sampai periode kedua pemerintahannya saat ini rupanya masih terus melakukan upaya soal pembenahan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Pembenahan jaminan kesehatan dalam hal ini rupanya bukan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) seperti hasil keluaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Namun, seperti kita simak bersama bahwa Presiden Jokowi dalam pembenahan BPJS rupanya lebih condong memilih jalur menaikan iuran.
Wajar adanya jika upaya perbaikan jaminan kesehatan melalui BPJS terus menuai perhatian publik. Pasalnya, kenaikan biaya yang diputuskan oleh pemerintah dirasa sangat memberatkan alias besar. Merujuk dari data kenaikan BPJS yang penulis langsir dari sindonews.com (2/11), iuran per peserta per bulan kelas I dan II naik sedikitnya dua kali lipat, masing-masing dari Rp80.000 menjadi Rp160.000, dan Rp51.000 menjadi Rp110.000. Sedangkan, untuk iuran kelas mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.
Langkah tersebut resmi dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019. Disebutkan pula akan berlaku awal 2020. Kebijakan pemerintah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan adalah salah satu upaya mengatasi defisit yang selama ini dirasa terus membelit.
Sejumlah masyarakat menilai langkah pemerintah menaikkan iuran adalah kurang tepat sebab langsung dibebankan kepada peserta. Padahal ditengarai masih banyak cara lain yang bisa ditempuh pemerintah. Namun apa boleh buat, palu kebijakan sudah diketuk. Itu artinya, kebijakan baru dengan solusi menaikan iuran BPJS yang dimaksudkan untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan siap diberlakukan awal tahun depan. Tersimpan suatu harapan, semoga keputusan kenaikan iuran BPJS membawa peningkatakan kualitas pelayanan kesehatan dan melalui kenaikan iuran BPJS itu setidaknya mengingatkan kita bersama bahwa sehat itu mahal.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Tags: