Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan sambutan sekaligus paparan pada acara High Level Meeting TPID Prov Jatim di JW Marriot Hotel Surabaya, Rabu (22/1).
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengusulkan adanya penguatan supply chainatau penyediaan barang pada rantai pasokan serta supply sideatau penawaran pada konsumen untuk mengendalikan inflasi. Dengan penguatan kedua hal tersebut, maka antara kebutuhan dan ketersediaan barang diharapkan dapat stabil.
“Pemerintah harus ikut menyiapkan apa saja yang dibutuhan oleh masyarakat termasuk tersedianya pasar. Jangan sampai ketika masyarakat sudah memproduksi, tapi tidak ada yang beli,” tutur Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur di Hotel JW Marriot, Surabaya, Rabu (23/01).
Pakde Karwo menjelaskan, penguatan suplai stok juga harus disertai dengan pemantauan intensif di pasar pantauan inflasi. Selain itu, pasokan mitra pedagang atau pelapak di pasar rakyat dan gerai pangan harus dioptimalkan. “Apalagi, saat ini infrastruktur sudah semakin baik, maka pemerintah harus menghitung betul permintaan kebutuhan dan kemampuan produsen,” jelasnya.
Ditambahkannya, dalam rangka mengendalikan inflasi, Pemprov Jatim juga menerapkan aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) untuk memantau harga barang kebutuhan pokok. Diantaranya melalui Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Barang Pokok (SISKAPERBAPO), dan Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (SIPAP). “Dengan menggunakan kedua aplikasi ini, perkembangan harga dan stok barang pokok dapat dipantau secara online,” ujar Pakde Karwo.
Lebih lanjut disampaikan, pasar murah dan operasi pasar untuk barang kebutuhan pokok, makan minum (mamin) dan produk ikm (ukm) telah dilakukan di 38 kabupaten/kota. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan kabupaten/kota khususnya selama bulan Ramadhan atau momen khusus di masing-masing daerah.
“Pemprov Jatim juga melakukan operasi pasar mandiri, dengan harga jual menyesuaikan atau di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi),” terang orang nomor satu di Jatim ini sembari menambahkan stakeholder yang rutin melaksanakan yaitu Perum Bulog, PT. Kebon Agung, PT. Wonokoyo, dan APRINDO.
Di akhir, Pakde Karwo meminta adanya otoritas yang jelas terkait komponen yang menyebabkan inflasi di Jatim, khususnya dalam hal kebijakan pemerintah atau administired price. Selain itu, inflasi juga dikarenakan core inflation dan komponen volatile food. “Sistem pengaturan stok harus diatur betul, misalnya beras di bulan September stok di Jatim harus diatas 1 juta ton. Lewat metode ini maka inflasi di Jatim akan terus terkendali,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jatim Difi Ahmad Johansyah mengatakan, nilai inflasi di Jatim selalu lebih rendah di bawah nasional. Pada tahun 2018 inflasi Jatim sebesar 2,86 sedangkan nasional 3,13. Bahkan, Provinsi Jatim kerap menjadi rujukan bagi provinsi lain. “Berkat kepemimpinan Gubernur Jatim Pakde Karwo inflasi Jatim selama 5 tahun terakhir ini sangat baik dan selalu di bawah nasional,” ungkapnya.
Difi sapaan akrab Kepala Perwakilan BI menjelaskan, selama lima tahun kedepan banyak yang harus disiapkan untuk mengendalikan inflasi di Jatim. Diantaranya yakni peningkatan nilai tambah di petani, integrasi hulu hilir dalam supply chain, serta penggunaan finance technologydi sektor pertanian.
Ke depan, tutur dia, akan dilakukan profiling pada petani maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) agar bisa dikenal oleh perbankan. Ini penting dilakukan, karena lembaga keuangan butuh profiling untuk memberikan bantuan pembiayaan pada petani. “Jadi kita akan memperbanyak integrasi di sisi hulunya, dengan cara meningkatkan kapabilitas petani dan mengintegrasikan dengan marketplace,” pungkas Difi. [tam]
