Kendaraan Plat Kuning Wajib Berbadan Hukum

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Pemprov, Bhirawa
Masyarakat umum perorangan mulai 1 Maret 2015 dilarang memiliki kendaraan umum berplat kuning dengan status milik pribadi. Sebab kendaraan umum angkutan barang atau kendaraan umum angkutan orang harus dimiliki dengan status badan hukum.
Larangan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2014.
Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Jatim Aris Sunarya menuturkan, yang dimaksud badan hukum adalah BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Dalam perundang-undangan tersebut dijelaskan jika seluruh kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan angkutan barang harus dimiliki perusahaan berbadan hukum.
Aris mengatakan, untuk kendaraan baru, maka mulai 1 Maret pengurusan izin kendaraan haruslah dilakukan oleh badan hukum. Sedangkan untuk kendaraan lama, proses balik nama akan diberikan waktu selama satu tahun.
“Bagi yang sudah berbadan hukum, pemerintah akan memberikan berbagai insentif diantaranya beban pajak kendaraan bermotor atau PKB akan diberikan diskon hingga 70 persen bagi kendaraan angkutan orang,” kata Aris, saat Sosialisasi dan Implementasi Ketentuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang dan Angkutan Umum Barang, di Kantor Dipenda Provinsi Jatim, Selasa (20/1).
Sedangkan untuk angkutan barang, maka diskon PKB akan diberikan hingga 50 persen. Selain itu, keringanan pajak juga akan diberikan berupa Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga akan dipotong ingga 70 persen untuk kendaraan angkutan orang dan diskon 50 persen untuk angkutan barang.
Peraturan ini, jelas Aris, awalnya dikeluarkan sebagai bagian dari upaya untuk meringankan beban bagi pemilik kendaraan akibat kenaikan BBM. “Tapi meski BBM kini sudah turun, aturan ini tetap dijalankan karena maksud utama peraturan ini sebenarnya adalah untuk menertibkan angkutan umum,” kata dia.
Ditemui ditempat yang sama, Kepala Sub Bidang Registrasi dan Identifikasi Ditlantas Polda Jatim, AKBP Budi Mulyanto mengatakan, Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim berharap seluruh kendaraan umum plat kuning segera menginduk ke perusahaan berbadan hukum. Setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2014, mulai 1 Maret 2015 mendatang, perorangan memang tak bisa lagi mengelola kendaraan angkutan umum.
“Ketika kami menemui kendaraan umum yang belum beratas nama badan hukum, kami tidak akan menilang, yang bisa kami lakukan adalah melakukan pendataan dan mengimbau pemilik kendaraan segera mengurus badan hukum,” katanya.
Menurut Budi, saat ini sistem pembayaran pajak di samsat juga telah diubah, sehingga kendaraan plat kuning milik pribadi secara otomatis harus segera diubah menjadi milik badan hukum. Peraturan Mendagri ini, lanjutnya, merupakan implementasi dari Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan; Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan; serta Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
Di Undang-undang nomor 22 tahun 2009 khususnya pasal 139 ayat 4 dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 disebutkan jika penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD dan atau badan hokum lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam peraturan tersebut juga disebutkan jika syarat kendaraan umum baru haruslah melampirkan identitas badan hukum, salinan akte pendirian, serta cap badan hukum. “Artinya mulai 1 Maret mendatang sudah tidak memungkinkan lagi kendaraan umum dimiliki perorangan,” katanya.
Peraturan ini, kata Budi Mulyanto, sebenarnya malah menguntungkan bagi pemilik kendaraan umum karena dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2014, disebutkan adanya pengurangan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
“Untuk kendaraan umum angkutan orang, keringanan pajak baik PKB maupun BBNKB hingga 70 persen. Sedangkan untuk kendaraan umum angkutan barang, keringanan pajak mencapai 50 persen. Ini jelas sangat menguntungkan pemilik kendaraan, karena jika dihitung total kendaraan akan sangat meringankan,” pungkasnya. [iib]

Tags: