Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat menerima rombongan anggota DPR RI. [kerin ikanto/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Hingga kini belum ditemukan adanya anak dibawa umur yang bekerja di perusahaan di Gresik. Pernyataan ini disampaikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat menerima kunjungan specific, Dede Yusuf ME beserta anggota Komisi IX DPR RI ke Gresik bertempat di Ruang Grahita Eka Praja, Selasa (29/1) kemarin.
Kunjungan anggota DPR RI itu diikuti pejabat dari Kementerian Tenaga Kerja, pejabat BPJS Ketenagakerjaan. Dalam penjelasannya, Bupati Sambari mengatakan, Ketenagakerjaan di Gresik Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi di Jatim sebesar Rp3.874.000. Selain itu, bupati juga menegaskan, tidak adanya pekerja anak di Gresik sudah sesuai dengan Perda Kab Gresik Nomer 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
”Kami juga menugaskan seluruh camat yang ditindaklanjuti sampai ke Kepala Desa (Kades) untuk mewajibkan orang tua agar mendidik anak dengan wajib belajar sampai SMA. Selain itu, pemahaman wajib belajar itu juga kami sosialisasikan kepada seluruh TP PKK dan sekolah perempuan,” tandas Sambari.
Pernyataan bupati ini juga diperkuat Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik, Triandhi Suprihartono yang juga turut hadir bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik. Menurutnya, sampai hari ini tidak ada pekerja anak di Gresik. ”Saya tak menemukan adanya anak dibawah umur yang bekerja di perusahaan di Gresik. Hal itu terlalu berbahaya,” ungkapnya.
Pada kunjungan specific Komisi IX DPR RI ke Gresik, Dede Yusuf bertindak sebagai Ketua rombongan. Dalam kunjungannya ke Gresik untuk mencari data terkait data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017 yang menyebutkan ada 2 juta lebih pekerja anak di Indonesia. Di Jatim ada 160 ribu pekerja anak dan yang terbesar ada di sektor pertanian.
”Sebagai Kota Industri, saya ingin tahu persis adakah pekerja anak di sektor industri di Gresik. Sekarang semuanya sudah jelas setelah mendapat informasi dari Bapak Bupati. Saya bangga dengan yang sudah dilakukan Bupati Gresik dalam upaya untuk meniadakan tenaga kerja anak,” katanya.
Dede Yusuf juga menyatakan keprihatinannya bahwa sesuai data yang dimiliki, dari jumlah 130 juta tenaga kerja di Indonesia 60% mereka adalah tamatan SD dan SMP. Hal ini akan semakin rentan terhadap kemiskinan. ”Saya bangga dengan Gresik atas upaya dari Bupati Gresik yang sukses dalam meniadakan tenaga kerja anak dan peningkatan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan. Hal ini patut dijadikan contoh oleh kabupaten yang lain,” katanya. [eri]
