Dwi Listyawardani
Surabaya, Bhirawa
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim berharap dalam Pilkada serentak di Jatim, masalah program kependudukan dan keluarga berancana akan menjadi salah satu perhatian para pasangan calon dalam visi-misinya.
”Untuk itu dalam momen Pilkada ini, BKKBN akan turut serta dalam menilai calon pemimpin daerah, saat proses kampanye para pasangan calon saat menyampaikan isi dan misi program. Hal ini dilakukan BKKBN karena masih minimnya peran kepala daerah dalam program penekanan jumlah penduduk,” kata , Kepala perwakilan BKKBN Jatim Dwi Listyawardani
Dikatakannya, Pilkada nanti diharapkan kepala daerah yang terpilih nanti mempunyai konsen terhadap program kependudukan dan keluarga berancan. Jjika calon pemimpin selanjutnya tidak bisa meneruskan program kependudukan dan keluarga berancanadikhawatirkan akan terjadi pertumbuhan manusia yang membludak, dan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Jatim
“Intinya kami ingin seluruh calon kepala daerah memiliki kepedulian terhadap program pembangunan manusia secara umum dan secara khusus program tentang pemecahan kependudukan, KB maupun pembangunan keluarga,” ungkapnya.
Dani menambahkan tidak hanya kekhawatiran akan mebludaknya jumlah penduduk Jatim berdampak akan perkembangan perekonomian di Jatim. Namun jika nantinya pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota tidak bisa meneruskan program ini.
Seiring meningkatnya jumlah penduduk, tren perilaku negatif seperti kekerasan dan seks bebas di kalangan remaja juga menjadi ketakutan tersendiri. ” Jika tidak dikendalikan maka permasalahan kepedudukan akan menjadi masalah besar,” tuturnya.
Menurutnya, sebagai pengambil kebijakan diharapkan kepala daerah mengambil keputusan yang tepat untuk masalah kependudukan dan keluarga berancana. Keputusan yang tepat akan mempercepat pencapaian program kependudukan dan keluarga berancana.
Banyak pencapian program kependudukan dan keluarga berancana dapat berhasil lantaran didorong dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mengawalnya. ”Jadi harus ada sinergi yang baik antara BKKBN Jatim dengan kepala daerah,” tambahnya. [dna]
