Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Kepala Daerah {Kada) seperti gubernur, bupati/ wali kota memegang tanggungjawab pertama bila terjadi bencana di wilayahnya. Sedang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sudah ada di 34 provinsi se-Indonesia, adalah pelaksana lapangan. Bila BPBD tak mampu mengatasi bencana, Kepala Daerah punya wewenang meminta bantuan pada pemerintah pusat.
“Para korban bencana harus diberi pengobatan gratis oleh pemerintah. Kepala daerah wajib secepatnya merespon bencana dengan kondisi tanggap darurat wilayahnya.Dengan kondisi tanggap darurat, perlengkapan penanganan bencana siap tersedia. Sehingga bila sewaktu-waktu bantuan datang, kesiapan itu bisa mempercepat penanganan bencana,” papar senator Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menanggapi langkah Presiden Jokowi membentuk Satgas Asap di pressroom DPR RI, Kamis (10/9). Nara sumber lain, senator dari Kalimantan Permanasari, dari Maluku Latuconsina dan Junjunan Tambunan.
Parlindungan mengeluhkan lambatnya perolehan izin mengoperasikan pesawat dan crew asing untuk mengatasi bencana asap. Padahal pesawat waterboom asing yang belum dimiliki Indonesia tersebut, disewa dengan harga mahal. Kelambatan penanganan bencana selain memperlambat perekonomian juga memperparah gangguan kesehatan masyarakat di wilayah bencana.
“Penanganan bencana asap hingga kini belum maksimal. Sementara, sanksi ringan pada para pelaku pembakaran hutan, tidak membuat jera pelakunya. Padahal bencana asap yang menyebar ke negara tetangga telah mengundang protes keras Singapura dan Malaysia. Korban bencana Gunung Sinabung bahkan sudah 3 tahun masih bertahan di tempat penampungan. Padahal, sesuai aturan yang berlaku, korban bencana tidak boleh terlalu lama tinggal di penampungan,” ungkap Parlindungan.
Tidak jauh beda, senator asal Kalimantan Permanasari juga mengeluhkan leletnya penanganan bencana asap di Kalimantan Tengah. Tebalnya kabut asap bukan hanya menghambat transportasi, tapi juga memperlambat perekonomian dan merusak kesehatan masyarakat. Dia minta, pemerintah pusat dan daerah secepatnya mengatasi bencana dengan mempermudah perizinan pesawat asing waterboom, agar segera bisa menghentikan bencana asap. [ira]
