Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo Harus Ikut Mengawal PPKM

Pilkades serentak di tengah pandemi di kabupaten Probolinggo. [wiwit agus pribadi/bhirawa]

Kab.Probolinggo, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo meminta kepala desa (Kades) untuk aktif mengawal PPKM Darurat yang diperpanjang. Pasalnya, sejak diberlakukannya PPKM Darurat, angka penyebaran Covid-19 masih terus mengalami tambahan etiap harinya.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPRD setempat Andi Suryanto Wibowo, Senin (26/7). Dia mengatakan, peran aktif Kades dalam mengawal PPKM Darurat ini sangat penting. Sebab Kades merupakan sosok pemimpin di tingkatan desa yang tentunya tindakan dan imbauannya akan diperhatikan masyarakat.

“Sebagai kades hubungan dengan warganya itu dekat. Maka dari itu, penting untuk mengajak warga mematuhi dan memahami PPKM Darurat,” ujarnya.

Sebelumnya DPRD juga melakukan monitoring pelaksanaan PPKM Darurat di beberapa kecamatan. Sepeti Kecamatan Krejengan, Krucil dan Gending. Disana Ia juga meminta, seluruh jajaran memperketat pengawasan penerapan prokes warga. Sebab, hingga saat ini mobilitas warga di luar rumah masih terbilang cukup tinggi.

“Perketat mulai dari tingkat RT. Jangan sampai ada warga yang keluar rumah tanpa menggunakan masker. Bahkan, kalau bisa ajak untuk tidak sering-sering keluar rumah dulu selama PPKM Darurat ini,” katanya.

Ia meyakini, peran aktif Kades mengawal penerapan PPKM Darurat dapat mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Sebab menurutnya, perang melawan virus ini harus didukung semua pihak.

“Kalau tidak mau PPKM Darurat ini diperpanjang lagi, ayo patuhi aturannya. Jangan sampai ketidakpatuhan terhadap prokes menyebabkan PPKM diperpanjang,” lanjutnya.

Selain itu Andi menyebutkan, dalam beberapa hari terakhir, kasus harian Covid-19 di Kabupaten Probolinggo masih terbilang tinggi. Bahkan pada Selasa (13/7) lalu, terdapat 114 pasien positif baru. “Makanya tidak cukup hanya dari tingkatan kabupaten dan kecamatan. Kades juga harus aktif mengedukasi masyarakat,” tuturnya.

Rencana pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap dua yang akan digelar di 252 desa di Kabupaten Probolinggo, berpotensi ditunda. Penundaan itu bahkan sudah diusulkan kepolisian yakni Polres Probolinggo. Keamanan menjadi salah satu faktor permintaan penundaan tersebut.

Usulan penundaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, sudah dibahas dalam rapat koordinasi. Kini usulan penundaan pilkades tahap kedua, tinggal menunggu penetapan Bupati Probolinggo, P. Tantriana Sari. Jika disetujui, pilkades serentak bakal ditunda, tuturnya.

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi saat dikonfirmasi membenarkan, rencana pilkades gelombang kedua tahun ini, terpaksa harus ditunda. Karena, bersamaan dengan kegiatan Polri, yaitu Operasi Lilin Semeru yang biasa digelar menjelang pergantian tahun. Karena itu, pihaknya ajukan pilkades untuk ditunda, tidak dilakukan di akhir tahun 2021.

“Memang ada beberapa pertimbangan pada saat pelaksanan rapat. Tapi masih menunggu keputusan dari Pemkab,” katanya. Menjelang pergantian tahun, dikatakan Kapolres, pihaknya dipastikan ada giat Operasi Lilin Semeru.

Semua personel disiagakan untuk Operasi Lilin Semeru tersebut. Kemudian, gelaran pilkades jika membutuhkan bantuan personel pengamanan ke jajaran Polres lain, tentu tidak bisa juga. Sebab, semua Polres di daerah lain dipastikan menggelar giat Operasi Lilin Semeru 2021.

“Ya itu beberapa masukan dari pihak Polres, kaitan keamanan dan perkembangan situasi saat ini. Covid-19 juga masih tinggi di wilayah Probolinggo (Kabupaten),” terangnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra di Setda Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto saat dikonfirmasi membenarkan, pihaknya bahwa sudah digelar rakor terkait pilkades tahap kedua tersebut.

Dengan pertimbangan keamanan, pilkades pun diajukan untuk ditunda Februari 2022. Namun pihaknya masih akan bahas dan menunggu petunjuk Bupati Probolinggo P Tantriana Sari.

“Memang dengan pertimbangan keamanan yang disampaikan dari pihak Polres, tentu tidak memungkinkan pilkades tetap digelar di akhir Desember 2021. Karena itu, kami masih akan kaji bersama dan menunggu petunjuk ibu Bupati,” tambahnya. [wap]

Tags: