Kepala Dinas Malas Hadiri Paripurna Jawaban Bupati

Mengenakan baju putih kepala dinas dan Kabag yang hadir pada paripurna jawaban bupati. [rokim/bhirawa]

Gresik, Bhirawa
Rapat paripurna yang digelar selama tiga hari berturut-turut oleh DPRD Kab Gresik, pada agenda jawaban bupati atas Pemandangan Umum (PU) fraksi, kali ini menarik. Pasalnya kepala dinas di lingkungan Pemkab malas hadir, terbukti di kursinya hanya ditempati beberapa orang.
Dari pantuan Bhirawa di lapangan, di tempat duduk kursi pejabat yang datang adalah Kepala Bappeda, Tugas Husni Syarwanto, Kepala Dispendik Mahin, Kepala DPPKAD Yetti Sri Suparyati, Asisten I Tursilowanto, Sekertaris Dewan Hari Soerjono, Dirut Bank Gresik Al Khusani. Dan yang menyusul datang terlambat Kepala BLH Soemarno, Asisten II Nurudin, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Edi Hadi Siswoyo, Kabag Perlengkapan Nanang Setiawan, Kepala Satuan (Kasat) Pol, PP Darmawan. Kemudian, Dirut PDAM Muhammad, dan beberapa kepala bidang perwakilan kepala dinas.
Wakil Ketua DPRD Kab Gresik, Nur Qolib, yang memimpin rapat paripurna menyampaiakan, sebelum Bupati Sambari Halim Radianto menyampaikan jawabanya. Menyebutkan dalam rapat paripurna jawaban bupati, Rabu (11/5) kemarin diikuti 27 anggota dewan dari 50 anggota dewan. Sedangkan, dari eksekutif hanya dihadiri 13 orang saja. Dengan total secara keseluruhan, yang hadir sebanyak 40 orang gabungan dewan dan eksekutif.
Selanjutnya DPRD membentuk Pansus yang beranggotakan 25 anggota, mereka mempunyai waktu tiga minggu untuk membahas dan mempelajari draf Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kab Gresik Tahun 2016-2021, secara tuntas per itemnya. Diantaranya, pendidikan murah dan berkualitas, kesehatan murah dan pelayananya. Penangulangan banjir kota dan meluabnya Kali Lamong Benganwan Solo, serta Kalimas yang ke Kec Driyorejo.
Kemudian ketenagakerjaan, implementasi UU desa, kemandirian ekonomi dalam rangka penuntasan kemiskinan, penguatan daya saing dalam ekonomi global. Pembangunan terencana dan terpadu dan berkelanjutan, arus pengutamaan gender. Penataan data bis dalam rangka pelayanan, penataan struktur birokrasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Ditambahkan Nur Qolib, Pansus RPJMD DPRD akan mengupasnya secara detai. Bila dalam draf tak ada maka akan disempurnakan Pansus, untuk dilengkapi termasuk indikator, target. Karena kerja Pansus telah diarahkan oleh badan musyawarah (Bamus), untuk bekerjasama dengan tim ahli yang telah ditunjuk. Selain itu Pansus juga melakukan konsultasi dengan pusat, Bapenas, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dalam rangka menumbuhkan ekonomi rakyat.
Dalam jawabannya, Bupati Sambari Halim Radianto menyatakan, kesejahteraan sosial penanggulangan kemiskinan. Akan melakukan perbaikan rumah tak layak huni, telah menjadi program prioritas pembangunan pada usrusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Penanganan kerawanan sosial, terutama dalam penanganan gangguan keamanan menjadi prioritas dalam mewujudkan kondusifitas daerah. Untuk ketenagakerjaan akan melakukan penguatan ketrampilan tenaga kerja berbasis demond driven (sesuai dengan kebutuhan dunia usaha) dan kewirausahaan. [kim]