Kepala Inspektorat Jatim Diduga Selewengkan Honor DL Bawahan

01-bambang sadonoPemprov Jatim, Bhirawa
Memprihatinkan. Itu kata yang pas untuk menggambarkan kinerja Inspektorat Provinsi Jatim. Salah satu
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim yang bertugas  memeriksa SKPD lain atau PNS yang dianggap memiliki kesalahan, justru di dalamnya banyak penyimpangan.
Yang lebih memilukan lagi, penyelewengan tersebut diduga dilakukan Kepala Inspektorat Provinsi Jatim Bambang Sadono, dengan cara menggunakan honor Dinas Luar (DL) anak buahnya untuk kepentingan pribadi. Praktik semacam ini kabarnya telah berlangsung lama, sejak Bambang Sadono menjabat sebagai Sekretaris SKPD.
Bahkan, Bhirawa juga mendapatkan tanda bukti setoran pemotongan pada 2012 lalu. Bukti potongan ini berlaku sejak 2011 hingga pertengahan 2013. Sejak pertengahan 2013 hingga kini bukti potongan sudah tidak dikeluarkan lagi, meski potongan honor masih tetap berlanjut.
Dari informasi yang berhasil digali di Inspektorat Provinsi Jatim, awal mula terjadi pemotongan honor DL yang berupa uang pemeriksaan pegawai Inspektorat terjadi sejak 2011 lalu, saat Bambang Sadono menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat. Alasan ada pemangkasan itu digunakan untuk keperluan dan perlengkapan kantor yang tidak masuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
Berhubung tujuan pemotongan itu jelas, semua petugas pemeriksa di Inspektorat yang jumlahnya mencapai 50 orang setuju semua. “Besaran pemotongan waktu itu antara Rp 500 ribu sampai Rp 750 ribu per orang. Setiap orang honornya biasanya rata-rata Rp 4 hingga 5 juta per pemeriksaan,” kata sumber internal Inspektorat Provinsi Jatim,  Minggu (18/5).
Dari potongan sebesar Rp 500 hingga 750 ribu tersebut, dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu 60 persen diserahkan bendahara kantor dan 40 persen diserahkan ke bidang masing-masing. Uang sebesar 40 persen yang telah diserahkan ke masing-masing bidang itu biasanya digunakan untuk foto copy, penjilidan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) hingga untuk makan dan minum.
Sementara 60 persen yang masuk bendara kantor, sumber tersebut mengaku, tidak mengetahuinya secara pasti. Informasi yang didapat hanya untuk keperluan kantor di luar DPA yang sudah ditetapkan. Meski ada potongan  tersebut, namun mayoritas pegawai senang karena sangat terbantu, dan uang potongan tersebut jelas peruntukannya.
Namun pada Juni 2012, semuanya berubah tidak sesuai hasil kesepakatan awal. Uang potongan tidak masuk lagi ke bidang, tapi semua masuk ke bendahara kantor. Dari situlah muncul dugaan-dugaan jika uang potongan tersebut sebagian digunakan kepentingan pribadi. Seperti untuk laundry baju Bambang Sadono, berobat dan kepentingan pribadi lainnya.
“Kita pernah cek, dan hasilnya sebagian honor kita yang dipotong untuk kepentingan pribadi. Itu yang mengecewakan kami. Kalau peruntukannya jelas, untuk kebutuhan kantor kami masih bisa terima. Namun kalau sudah untuk kepentingan pribadi kami kecewa,” ungkapnya.
Permasalahan ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan langsung ke Bambang Sadono pada saat rapat. Namun jawaban yang diberikan dia tidak jelas. “Saat rapat itu Pak Bambang hanya bilang, kebutuhan kantor sekarang lebih banyak. Setelah itu tidak ada yang berani tanya lagi karena takut,” jelasnya.
Saat awal-awal pemangkasan honor tersebut, Inspektorat Jatim memberikan bukti pemotongan dengan dibubuhi tandatangan penerima honor. Tapi sejak pertengahan 2013, tanda bukti pemotongan itu sudah tidak lagi dilakukan, dan pemotongan terus berjalan hingga saat ini.
“Sebenarnya, saat ini kondisi di Inspektorat Jatim sedang bergejolak. Namun teman-teman pemeriksa sangat profesional. Saat mendapat tugas akan dilaksanakan dengan baik, meski sebenarnya kondisinya sangat tidak nyaman karena ada pemotongan itu,” ungkapnya.
Sumber tersebut pernah menghitung uang potongan tersebut selama 2012 mencapai Rp 560 juta. Rata-rata uang yang terkumpul sebulan sebesar Rp 75 juta dengan hasil terkecil sekitar Rp 56 juta dan terbesar pernah mencapai angka Rp 100 juta per bulan.
Di SKPD lain, katanya, sebenarnya ada pemotongan honor DL serupa namun peruntukannya sangat jelas. Bahkan setiap tahun uang pemotongan itu diperuntukkan rekreasi bersama seperti outbound, atau saat lebaran sisa kelebihan uang pemotongan diberikan kembali.
“Di Inspektorat uangnya kemana itu tidak jelas. Kami juga tidak pernah rekreasi bersama seperti SKPD lain menggunakan uang potongan. Kondisi ini sangat membuat resah teman-teman pemeriksa. Kami harus menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi di sisi lain kami justru yang menjadi korban ketidakadilan dan ketidakbenaran,” pungkasnya.
Sementara itu, saat Bhirawa ingin mengkonfirmasi kebenaran dugaan ini melalui ponsel pribadi Bambang Sadono, ponselnya tidak aktif. Kemarin sejak pukul 14.30 hingga 15.20 Bhirawa terus mencoba menghubungi ponsel Bambang Sadono, tapi ponsel tersebut selalu berbunyi ‘nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada diluar service area’.  [iib]

Keterangan Foto : Bambang Sadono

Tags: