Kepala OPD Pemkot Kediri Ikuti Pembekalan LKPJ

Kota Kediri, Bhirawa
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Kediri mengikuti Sosialisasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kediri tahun 2018 di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, Rabu (27/02).
Wali kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyampaikan bahwa LKPJ adalah sebuah pertanggungjawaban dari kinerja pemerintah kepada masyarakat yang berisikan capaian dari setiap program yang sudah dilaksanakan.
Dari LKPJ inilah yang nantinya akan menjadi target dari program yang akan dijalankan di penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kediri kedepannya.
“Kita harus merencanakan secara seksama. Sekaligus nanti akan saya evaluasi targetnya yang realistis. Ini bukan cuma administrasi saja. Kita harus menekankan _outcome_ (dampak) dari program-program kita kepada masyarakat, termasuk pelayanan yang kita berikan,” ujarnya.
Disampaikannya pula, beberapa waktu lalu ada sesuatu yang luar biasa, ada orang yang melaporkan kepada Satpol PP bahwa ada anak kucing yang tidak bisa turun dari pohon.
“Ini sudah menunjukkan sekarang masyarakat kita itu hal kecil sudah dilaporkan. Masyarakat kita sudah punya kepercayaan kepada kita. Ini tidak boleh kita mainkan. Masyarakat punya harapan besar terhadap Pemda, jangan main-main sama pelayanan dan kita harus serius dalam bekerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wali kota yang akrab disapa Mas Abu ini juga menerangkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga semakin meningkat. ”
Dulu awal saya masuk Pemda SAKIP masih di nilai C, alhamdulillah sekarang sudah BB. Nanti tahun 2022 semoga bisa jadi A. WTP juga empat tahun ini kita dapat, semoga bisa dapat terus,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mas Abu juga menekankan untuk data yang dilaporkan dalam LKPJ harus benar-benar selaras. Karena kedepannya semua data akan dikerucutkan (dipusatkan) di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kota Kediri dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri.
Kedepannya data-data akan diolah secara urut agar bisa dilihat oleh masyarakat, seperti jumlah angka pertumbuhan penduduk, angka kematian bayi dan ibu hamil dan data-data lainnya. “Datanya harus berkesinambungan dan kita evaluasi program dari data,” tandasnya. [van]