Foto: ilustrasi
Gubernur Pastikan Mutasi Akhir Desember
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memastikan jika gerbong mutasi di lingkungan Pemprov Jatim akan dilakukan pada pekan terakhir Desember 2016 ini. Kepastian mantan Sekdaprov Jatim ini disampaikan setelah beredar kabar jika mutasi dilaksanakan, Senin (5/12) di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Namun belakangan mutasi kemarin bakal digelar.
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, pemilihan waktu pelaksanaan mutasi akhir Desember itu bukan atas keinginannya sendiri. Namun berdasarkan perintah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Mutasi kali ini diatur dalam Perda 11 Tahun 2016. Yakni pada pasal 19 ayat 2 yang berbunyi, penetapan pejabat yang baru berdasarkan Perda ini untuk pertama kali dilaksanakan pada akhir Desember 2016,” kata Pakde Karwo ditemui usai menerima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (5/12).
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo jika tidak ada perubahan dijadwalkan akan menjalankan mutasi pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jatim, Senin (5/12). Banyak PNS yang memprediksi mutasi yang rencananya bakal digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya ini akan memunculkan banyak kejutan.
Lebih jauh Pakde Karwo menjelaskan jika mutasi dilaksanakan pada awal atau pertengahan Desember, tentu akan berlawanan dengan Perda 11 Tahun 2016. “Saya mengikuti perintahnya Perda. Untuk minggu terakhir Desember itu harinya apa, itu nanti,” katanya.
Dalam mutasi nanti, Pakde Karwo membenarkan jika akan banyak pejabat eselon III yang mendapat promosi ke eselon II. Khususnya jabatan yang sangat teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan lainnya. Alasannya, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sangat teknis itu tidak mungkin diisi oleh pejabat yang tidak mempunyai kompetensi khusus.
“Saya kasih contoh di Dinas Perikanan dulu, waktu sebelum Pak Heru Tjahyono ada permasalahan soal bangunan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Tapi setelah Pak Heru masuk, masalah itu sudah beres. Sebab Pak Heru kompetensinya di Teknik Sipil yang menguasai soal pembangunan. Sekarang sudah tidak ada permasalahan lagi,” bebernya.
Pakde Karwo menyebut jabatan eselon II yang bakal diisi dari ‘orang dalam’ itu di antaranya adalah Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. “SKPD seperti Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan harus diisi oleh orang yang kompeten. Tidak mungkin dicarikan dari orang luar,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini juga memastikan jika mutasi nanti bebas dari unsur like dislike seperti yang dikhawatirkan. “Bisa saya pastikan untuk pengaturan mutasi pejabat eselon II dan III itu kewenangan saya. Kalau eselon IV baru Pak Sekda. Jadi mutasi eselon II dan III adalah kewenangan saya yang bebas dari unsur like and dislike. Semua tergantung unsur kompetensi, hasil dari assessment,” katanya.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM saat dikonfirmasi mengenai rencana mutasi ini, tidak mau berkomentar banyak. Dia hanya mengakui jika memang ada rencana gubernur untuk menggelar mutasi awal Desember. Namun jika hal itu berubah lagi, adalah hak gubernur. “Soal mutasi, lebih afdol kalau tanya Pak Gubernur langsung. Jangan tanya saya,” katanya singkat. [iib]
