Kepastian Pembangunan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek ”Suram”

Kepastian Pembangunan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek ”Suram”

Trenggalek, Bhirawa
Untuk perjelas permasalahan yang ada ,Komisi III DPRD Trenggalek pertanyakan kepastian pembangunan pasar pon yang rencananya akan dibangun menggunakan anggaran dari APBN pusat. Informasi belum adanya kepastian tersebut terbuka saat komisi III menanyakan status pembangunan pasar pon kepada perwakilan OPD terkait yang hadir pada saat rapat komisi dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2018 dan membahas progres pelaksanaan APBD tahun 2019 supaya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat .
Tidak hanya itu, dalam rapat tersebut Komisi III juga kembali menyesalkan seringnya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan (Komindag) Kabupaten Trenggalek tidak hadir dalam rapat yang digelar Komisi III walaupun ada keterangan .
” Menyangkut rencana pelaksanaan pembangunan pasar pon, sebenarnya kami ingin langsung mendengar jawaban dari Kepala Dinas langsung. Karena dalam faktanya kita harus cepat bersikap dalam menggapi keluhan para pedagang pasar pon,” ucap Imam Basuki Anggota Komisi III DPRD Trenggalek, Senin (18/3)
Setelah mendengar pemaparan dari perwakilan OPD yang hadir Imam mengatakan, maksudnya begini, jika sampai hari ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat. Karena dalam logika penganggaran, jika sudah dianggarkan dalam APBN tahun kemarin dan hingga saat ini kita masih berharap, berarti di APBN 2019 ini jangan-jangan tidak muncul.
“Sehingga baru bisa dianggarkan di tahun 2020, sementara kita telah menganggarkan di tahun 2019 sebesar Rp 35 Milyar untuk pelaksanaan pembangunan pasar pon,” terangnya
Karena dalam faktanya, Imam menjelaskan secepatnya harus bisa bersikap dalam menanggapi keluhan para pedagang dan lainnya, untuk itu harapan kali ini hanya menuntut kepastian jawaban dari pemerintah pusat. Jangan sampai sudah diharapkan tapi tidak datang, hingga anggaran Rp 35 Milyar tidak terserap. Sehingga anggaran yang seharusnya cepat bisa dinikmati oleh masyarakat ini jangan sampai menjadi silva.
“Dinas terkait harus bisa mengusahakan permasalahan ini segera ada kepastian, karena bukan hanya terkait anggaran namun juga menyangkut psikologi. Jangan sampai ini hanya sekedar harapan, tapi juga harus ada kepastian,” terang Imam
Imam menambahkan, jadi pertanyaannya ini sudah bulan maret dan masih belum jelas, karena secara tertulis seharusnya sudah jelas. Secara proses ini anggaran APBD yang telah digedok kemarin. Maka tolong Dinas terkait terus mengawal proses ini hingga ada kepastian yang jelas.(wek)

Tags: