Penandatangan pakta integritas UN SMP di Aula SMKN 6 Surabaya, Jl Margorejo, Senin (20/4) .
Dindik Surabaya, Bhirawa
Kepolisian kembali akan dibuat sibuk dalam Ujian Nasional (UN) jenjang SMP yang akan digelar pada 4-6 Mei mendatang. Keterlibatan polisi ini akan berfungsi dalam pengamanan naskah soal. Keputusan ini dipilih Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya meski di luar Prosedur Operasional Standar (POS).
Kasad Binmas Polrestabes Surabaya AKBP Eric Kusmayari memaparkan, pengamanan naskah UN SMP sama dengan proses pengawalan UN untuk SMA. Rencananya, pihak kepolisian akan melakukan pengamanan soal mulai dari percetakan, penyimpanan naskah, pembagian naskah UN kepada sub rayon penyelenggara hingga mengantarkan soal ke depan tempat penyelenggaraan. “Sudah ada tim dari Polrestabes yang akan mengawal UN. Tim ini sama dengan tim yang mengawal soal UN SMA lalu,” ungkapnya usai acara penandatangan pakta integritas UN SMP di Aula SMKN 6 Surabaya, Jl Margorejo, Senin (20/4) .
Menurut Eric, pengawalan naskah UN ini hanya dilakukan di luar tempat pelaksanaan UN. Hal itu sudah sesuai dengan POS yang ada. Di mana, tidak boleh ada kepolisian yang ikut mengawasi pelaksanaan UN. “Kita ambil positifnya. Mungkin biar siswa lebih nyaman dan mempercayakan semua proses UN kepada sekolah tanpa intervensi dari pihak asing,” jelasnya.
Kepala Dindik Surabaya Ikhsan juga mengakui hal serupa. Dia menyatakan, meski proses pengawalan dan penyimpanan UN dilakukan oleh kepolisian, namun Dindik tetap menjadi pemantau utama untuk distribusi soal UN. “Yang punya gawe kita. Kepolisian cuma membantu supaya soal UN aman,” ungkap Ikhsan.
Kendati UN tidak lagi jadi pedoman kelulusan, namun UN masih jadi gengsi bagi sekolah dan siswa. Hal itu sudah bisa dilihat dari banyaknya kebocoran dan menyebarnya kunci jawaban soal UN ke siswa. Karena memang guru dan siswa ingin menunjukkan bahwa hasil UN di sekolah mereka tetap bagus dengan cara yang tidak baik. “Dari pengalaman sebelumnya, kecurangan UN pada SMP ini lebih kecil daripada SMA,” ungkapnya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengakui kecurangan UN SMP ini lebih kecil dibandingkan SMA. “Anak SMA sudah besar. Pola pikirnya sudah berkembang. Siswa SMP mungkin kecurangannya itu karena ada instruksi guru,” ungkapnya.
Kendati kecurangan tidak terlalu sebesar SMA, pengawasan tetap harus dilakukan. “Dari DPRD kita akan melakukan sidak ke beberapa sekolah. Untuk mengetahui kekurangan dan evaluasi di hari-hari selanjutnya,” ungkapnya.
Koordinator Pengawas Surabaya Bambang Sugijanto menjelaskan, rencananya pada pelaksanaan UN SMP yang digelar selama tiga hari, pihaknya akan menerjukan 26 pengawas sekolah ke tempat penyelenggaraan UN. Sesuai daftar nominasi peserta, ada 43.192 siswa se-Surabaya yang akan ikut UN jenjang SMP ini.
Sedangkan untuk pengawas ruang, Kabid Dikdas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsi mengatakan, Dindik akan menerjunkan sebanyak 4.650 pengawas yang disebarkan kepada 306 SMP penyelenggara. “Pengawasannya sama seperti SMA. Silang antar sekolah,” singkat dia. [tam]
